RADAR BOGOR – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) diketahui mengalami penonaktifan kepesertaan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial di bidang kesehatan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Penonaktifan tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah penerima bantuan.
Sebaliknya, langkah ini dilakukan untuk mengalihkan kepesertaan dari kelompok masyarakat yang tergolong mampu, yakni kelompok desil 6 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kepada kelompok kurang mampu yang berada pada desil 1 hingga 5.
Pengalihan ini didasarkan pada usulan masyarakat serta pemerintah daerah. Dengan kebijakan tersebut, jumlah penerima PBI JK secara nasional tetap dipertahankan pada angka 96,8 juta jiwa.
Pemerintah menegaskan bahwa proses ini bukanlah kebijakan baru, karena telah berlangsung sejak Mei 2025 dan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah.
Tetap Bisa Berobat Lewat Reaktivasi
Bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan, tetapi masih membutuhkan layanan kesehatan, pemerintah menyediakan mekanisme reaktivasi yang dapat dilakukan secara cepat sesuai aturan yang berlaku.
Reaktivasi merupakan proses pengaktifan kembali kepesertaan PBI JK yang sebelumnya dinonaktifkan.
Melalui kebijakan ini, peserta yang sempat kehilangan status kepesertaan tetap memiliki kesempatan untuk kembali memperoleh layanan kesehatan secara gratis melalui BPJS Kesehatan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa proses reaktivasi dibuat mudah dan tidak berbelit.
“Reaktivasi bisa diajukan dengan cepat agar masyarakat tetap memperoleh hak layanan jaminan kesehatan secara gratis,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Sabtu, 7 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari laman kemensos.go.id.
Siapa Saja yang Bisa Mengajukan Reaktivasi?
Reaktivasi dapat diajukan oleh peserta yang dinonaktifkan, tetapi masih membutuhkan layanan kesehatan, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis, katastropik, atau mengalami kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa.
Selain itu, reaktivasi juga dapat dilakukan oleh warga yang belum tercatat dalam DTSEN, serta bayi yang lahir dari ibu penerima PBI JK yang kepesertaannya telah dihapus.
Peserta yang sebelumnya dihapus, tetapi masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sesuai ketentuan dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2026, juga berhak mengajukan pengaktifan kembali.
Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling lambat enam bulan sejak status kepesertaan dihapus.
Tahapan Lengkap Reaktivasi PBI JK
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa proses reaktivasi dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur, yaitu:
Pelaporan awal
Peserta yang dinonaktifkan saat hendak berobat dapat meminta surat keterangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Pengajuan ke Dinas Sosial
Peserta melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengajukan reaktivasi.
Verifikasi data
Petugas Dinas Sosial melakukan pemeriksaan dan validasi data peserta.
Baca Juga: Sempat Dinonaktifkan? PBI JK Kini Bisa Diaktifkan Kembali di Desa, Simak Prioritas Kemensos Saat Ini
Pembuatan surat dan input sistem
Dinas Sosial menerbitkan surat keterangan reaktivasi dan memasukkan data ke aplikasi SIKS-NG.
Verifikasi Kemensos
Kementerian Sosial memeriksa kelengkapan dokumen permohonan.
Pelaporan ke BPJS KesehatanDokumen yang telah disetujui disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk diverifikasi lanjutan.
Pengaktifan kembaliJika permohonan disetujui, status kepesertaan peserta akan kembali aktif.
Reaktivasi Otomatis untuk Penyakit Berat
Selain melalui pengajuan manual, Kemensos dan BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem deteksi otomatis bagi peserta nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Peserta dalam kondisi tersebut dapat langsung diproses untuk reaktivasi tanpa harus melalui prosedur panjang.
Joko menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Dinas Sosial di seluruh Indonesia agar proses reaktivasi berjalan lebih cepat dan efektif.
Baca Juga: PBI JKN Tiba-Tiba Nonaktif? Cek Penyebab dan Ini Cara Reaktivasi agar Kembali Aktif
Upaya Menjamin Akses Kesehatan Masyarakat Miskin
Melalui berbagai kebijakan dan mekanisme tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Penataan ulang data penerima PBI JK ini diharapkan mampu menciptakan sistem bantuan yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
Dengan demikian, meskipun terjadi penonaktifan kepesertaan, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan.
Selama memenuhi kriteria dan mengikuti prosedur yang berlaku, hak atas layanan kesehatan tetap dapat diperoleh kembali melalui mekanisme reaktivasi yang telah disiapkan pemerintah.
Kebijakan, mekanisme, serta prosedur reaktivasi PBI JK dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pemerintah.
Untuk informasi terbaru dan paling akurat, masyarakat disarankan menghubungi Dinas Sosial setempat, BPJS Kesehatan, atau kanal resmi Kementerian Sosial.***
Editor : Eli Kustiyawati