RADAR BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kali ini, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo menjelaskan, tim penindakan mengamankan tiga orang dalam operasi tersebut.
Selain Bupati Pekalongan, dua pihak lain yang turut diamankan merupakan orang kepercayaan sekaligus ajudan kepala daerah tersebut.
"Ada tiga orang yang diamankan yakni Bupati Pekalongan, orang kepercayaan serta ajudan Bupati," kata jelas Budi kepada wartawan.
Ya, penangkapan dilakukan pada Selasa, 3 Maret 2026, sekitar dini hari di wilayah Semarang.
Namun, pihak KPK belum mengungkap secara detail lokasi spesifik penindakan tersebut.
Budi menyampaikan bahwa setelah diamankan, Fadia Arafiq bersama dua pihak lainnya langsung diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Saat ini, ketiganya masih berstatus sebagai terperiksa.
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.
Hingga kini, lembaga antirasuah itu masih mendalami perkara yang menjerat Bupati Pekalongan.
Di tempat berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa tersebut.
Ia menilai, rentetan kasus OTT yang menimpa sejumlah kepala daerah dalam beberapa bulan terakhir seharusnya menjadi pembelajaran penting agar para pejabat publik lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Menurut Doli, seluruh kepala daerah semestinya mampu menjaga amanah rakyat dan menghindari keputusan yang berpotensi melanggar hukum.
Ia juga mengungkapkan kekecewaan karena Fadia Arafiq merupakan kader sekaligus pimpinan Partai Golkar di daerah.
Lebih lanjut, ia menegaskan, partainya selama ini terus mengingatkan seluruh kader, baik yang berada di legislatif maupun eksekutif, untuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas.
Ia berharap, peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik agar senantiasa mematuhi aturan hukum dan menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim