RADAR BOGOR - Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru setelah Rismon Sianipar menyampaikan permohonan maaf.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai, pengakuan tersebut menegaskan bahwa tuduhan yang sebelumnya dilontarkan Rismon Sianipar tidak benar.
PSI menanggapi permohonan maaf yang disampaikan Rismon Sianipar kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait polemik ijazah yang sempat ramai diperbincangkan.
Sekretaris Jenderal DPP PSI, Raja Juli Antoni, menilai pengakuan Rismon Sianipar menjadi bukti bahwa tuduhan mengenai ijazah Jokowi yang disebut palsu merupakan kekeliruan.
Dalam keterangan tertulis, Jumat 13 Maret 2026 Raja Juli menyatakan, kebenaran pada akhirnya akan terungkap.
Pria yang juga Menteri Kehutanan itu juga menegaskan, langkah Rismon Sianipar untuk mengajukan restorative justice merupakan hak setiap warga negara.
Menurutnya, proses tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
"Kita serahkan nanti kepada para penegak hukum," jelasnya.
Ia menambahkan, permintaan maaf yang disampaikan Rismon menunjukkan, kebenaran akan menemukan jalannya.
Raja berharap peristiwa tersebut justru semakin mengangkat nama baik Jokowi di mata publik.
Sebelumnya, Rismon Hasiholan Sianipar yang menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Ia bahkan telah menemui Jokowi secara langsung di kediamannya di Solo.
Melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Balige Academy, Rismon menyampaikan, hasil penelitian terbarunya menemukan fakta baru terkait ijazah Jokowi.
Berdasarkan temuan tersebut, ia menyadari bahwa tudingan yang sebelumnya disampaikan tidak tepat.
Rismon menyatakan dirinya menarik diri dari polemik mengenai ijazah Jokowi maupun ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia juga berencana membuat sanggahan terhadap dua buku yang sebelumnya ditulisnya, yakni Jokowi Paper dan Gibran End Game.
Selain itu, Rismon berupaya menarik peredaran buku tersebut yang sudah telanjur tersebar di masyarakat.
Ia mengakui bahwa seluruh tulisan tersebut merupakan tanggung jawab pribadinya.
Rismon juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan politik sejak awal.
Ia merasa telah dimanfaatkan oleh sejumlah pihak dalam polemik yang berkembang mengenai ijazah Jokowi dan Gibran.
Dalam pernyataannya, Rismon turut mengapresiasi kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang dinilainya telah menangani perkara tersebut secara profesional.
Ia bahkan menyatakan, kesediaannya membantu kepolisian memberikan edukasi kepada masyarakat apabila diperlukan.
Lebih lanjut, Rismon kembali menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi dan Gibran.
Ia berharap, permintaan maaf tersebut dapat diterima dan menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan langsung permohonan tersebut di hadapan Jokowi di Solo sekaligus mengajukan restorative justice sebagai penyelesaian hukum.
Ia juga mengimbau pihak lain yang sebelumnya terlibat dalam polemik serupa agar membuka diri dan mempertimbangkan langkah yang sama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons permintaan maaf tersebut secara positif.
Ia menilai momen bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat kembali hubungan persaudaraan.
Gibran juga menghargai sikap Rismon Sianipar yang telah memberikan klarifikasi serta kesediaannya meninjau ulang pernyataan yang sebelumnya disampaikan kepada publik.
Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim