RADAR BOGOR – Upaya mempercepat transformasi layanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia menjadi fokus pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ATR - BPN Nusron Wahid.
Pertemuan kedua menteri itu berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, dan membahas sejumlah kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan serta peningkatan pelayanan publik.
Diskusi antara kedua kementerian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga, terutama soal pertanahan.
Tujuannya untuk mempercepat layanan administrasi pertanahan dan tata ruang yang berdampak langsung pada masyarakat maupun dunia usaha.
Mengutip unggahan Instagram @menkeuri, Menteri ATR - BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menjalankan berbagai langkah transformasi layanan pertanahan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta memangkas waktu proses administrasi yang selama ini dinilai cukup panjang.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah layanan one stop service, yaitu sistem pelayanan terpadu yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai kebutuhan administrasi pertanahan dalam satu pintu.
Selain itu, Kementerian AT - BPN juga mengembangkan konsep layanan bundling. Skema ini dirancang dengan menggabungkan beberapa jenis layanan pertanahan dalam satu proses sehingga prosedur menjadi lebih cepat dan praktis bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas percepatan implementasi One Map Policy atau kebijakan satu peta nasional.
Kebijakan ini bertujuan menghadirkan data peta yang terintegrasi untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan ruang.
Topik lain yang turut menjadi perhatian adalah percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah.
Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting dalam proses perizinan berusaha, sehingga keberadaannya dinilai sangat krusial untuk mendukung iklim investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan siap memberikan dukungan terhadap berbagai program transformasi layanan yang sedang dijalankan oleh Kementerian ATR - BPN.
Ia juga menilai koordinasi yang kuat antar kementerian sangat penting agar kebijakan percepatan layanan pertanahan dan tata ruang dapat berjalan optimal.
Serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha di Indonesia. (Mirta/Vokasi IPB)
Editor : Yosep Awaludin