RADAR BOGOR - Meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah memunculkan kekhawatiran mengenai pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.
Padahal, rangkaian awal penyelenggaraan haji diperkirakan akan dimulai dalam waktu sekitar satu bulan ke depan.
Pemerintah Pastikan Haji Masih Sesuai Rencana
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait kemungkinan perubahan pelaksanaan ibadah haji.
Pelaksana tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu, Heni Hamidah menyampaikan, pihaknya juga belum menerima informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai perubahan skema penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menjelaskan, hingga saat ini pelaksanaan ibadah haji masih direncanakan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan belum ada skenario alternatif yang disampaikan oleh otoritas Saudi.
Heni juga mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah haji, agar tetap tenang dan tidak berspekulasi terkait berbagai informasi yang beredar.
Calon jemaah diminta untuk terus memantau pengumuman resmi dari pihak terkait yang akan disampaikan secara berkala jika terdapat perkembangan terbaru.
Komnas Haji Ingatkan Risiko dan Dampak Pembatalan
Sementara itu, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai situasi ini menjadi tantangan serius bagi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia yang tahun ini pertama kali menangani penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, di satu sisi keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama.
Namun di sisi lain, pembatalan keberangkatan jemaah secara sepihak juga berpotensi menimbulkan dampak besar, termasuk bertambah panjangnya antrean atau waiting list calon jemaah haji.
Ia menjelaskan, pembatalan juga akan menimbulkan persoalan kompleks karena biaya haji yang telah dibayarkan mencapai triliunan rupiah dan telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan, seperti penerbangan, akomodasi hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan di kawasan masyair.
Selain itu, berbagai kontrak kerja sama dengan pihak swasta atau syarikah di Arab Saudi juga telah dilakukan, sehingga pembatalan mendadak dapat menimbulkan komplikasi administratif dan finansial.
Mustolih menilai pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan haji di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.
Keputusan Tetap Bergantung pada Arab Saudi
Ia menegaskan, kebijakan utama terkait penyelenggaraan haji tetap berada di tangan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah.
Kemungkinan skenario yang dapat terjadi antara lain penyelenggaraan haji tetap berjalan normal atau dilakukan dengan pembatasan jumlah jemaah, seperti yang pernah diterapkan pada masa COVID-19.
Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi disebut masih menyatakan kesiapan penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji.
Mustolih juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meminta jaminan keamanan bagi ratusan ribu jemaah haji asal Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Selain itu, ia menilai perlu adanya kajian mendalam dan koordinasi lintas lembaga sebelum mengambil keputusan, termasuk dengan DPR, Kementerian Luar Negeri, badan intelijen, serta perwakilan Indonesia di luar negeri.
Pemerintah juga diharapkan memperhatikan sikap negara-negara pengirim jemaah lain seperti Malaysia, Pakistan, Turki, dan beberapa negara Asia lainnya agar keputusan yang diambil bersifat komprehensif. (mia/oni)
Editor : Siti Dewi Yanti