RADAR BOGOR - Menjadi sejarah baru Indonesia memiliki data tunggal sosial yang akan menjadi acuan utama.
Dilansir dari YouTube Kemensos RI, Menteri Sosial Saifulah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa penentuan peringkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode ilmiah yang terstandarisasi.
Penegasan ini disampaikan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi, yang berlangsung di Balai Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Sabtu, 14 Maret 2026.
Penentuan Desil Ekonomi Bukan Wewenang Pejabat Daerah
Gus Ipul menjelaskan bahwa kategori atau desil ekonomi warga tidak ditentukan berdasarkan perkiraan pejabat daerah maupun pendamping sosial.
Penetapan desil dilakukan melalui perhitungan para ahli dan sistem yang terintegrasi, sehingga data yang dihasilkan benar-benar objektif dan bebas dari campur tangan pihak manapun.
Hal ini menjadi penting karena data Dtsen digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Dengan metode ilmiah yang digunakan BPS, diharapkan bantuan dapat tersalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.
Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025
Acara ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang bertujuan memastikan bantuan sosial menjangkau kelompok The Invisible People, yaitu masyarakat miskin yang selama ini belum terdata dalam sistem.
Kerja sama antara pemerintah daerah, para pendamping, dan kejujuran masyarakat saat proses ground check menjadi kunci utama agar data yang terkumpul tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS Berkomitmen Tingkatkan Kualitas DTSEN
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir dalam acara tersebut menjamin bahwa kualitas DTSEN akan terus ditingkatkan.
DTSEN diharapkan menjadi pondasi kuat bagi kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran di masa depan.
Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain, para camat, kepala desa, operator desa, pendamping desa, serta ratusan pilar sosial dari Kabupaten Purwakarta yang bersama-sama berkomitmen mengawal transparansi data.
Sinergi Lintas Sektor untuk Data Kemiskinan yang Lebih Valid
Melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah optimis bahwa data kemiskinan akan semakin valid dan akurat.
Dengan demikian, tidak ada lagi warga masyarakat yang terlewatkan dari jangkauan bantuan sosial pemerintah.
Pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang adil, transparan, dan benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati