RADAR BOGOR - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Ancaman penutupan Selat Hormuz dinilai dapat berdampak langsung terhadap Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk.
Ya, BKSAP DPR RI terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas.
Kondisi tersebut, dinilai berpotensi memicu gangguan serius terhadap stabilitas pasar energi dunia, termasuk bagi Indonesia.
Ancaman penutupan Selat Hormuz, menjadi salah satu perhatian utama.
Jalur strategis ini selama ini menjadi titik vital distribusi energi global, termasuk bagi Indonesia yang masih mengandalkan pasokan minyak dari kawasan Teluk.
Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform, sekitar 38 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Arab Saudi.
Sementara, sisanya dipenuhi dari negara-negara Teluk lainnya seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga menilai, langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan diversifikasi sumber pasokan energi merupakan strategi yang tepat.
Ravindra menilai, upaya mencari alternatif pasokan dari kawasan lain seperti Amerika Utara dan Afrika menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional jangka panjang, selain mendorong percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Di sisi lain, Ravindra juga melihat ketegangan global berpotensi menghadirkan peluang ekonomi bagi Indonesia.
Kenaikan harga komoditas energi dan bahan baku dinilai dapat memberikan keuntungan tambahan atau windfall, terutama pada sektor bahan bakar mineral dan minyak nabati.
Namun demikian, Ravindra mengingatkan, dampak positif tersebut perlu dikelola secara hati-hati.
Menurut Ravindra, peningkatan harga energi juga berpotensi mendorong kenaikan beban subsidi, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Selain itu, BKSAP juga mendorong pemerintah dan parlemen untuk terus memperkuat jalur diplomasi internasional.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan keamanan pelayaran serta keselamatan awak kapal Indonesia yang melintasi Selat Hormuz di tengah situasi global yang tidak menentu. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim