RADAR BOGOR - Upaya pemulihan pasca bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan.
Pemerintah mencatat sebagian besar wilayah terdampak kini telah kembali berfungsi normal, meski masih ada sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian mengungkapkan, dari total 52 kabupaten dan kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 38 daerah telah dinyatakan pulih.
"Dengan capaian tersebut, sekitar 73 persen wilayah terdampak kini sudah mampu menjalankan aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat secara normal," tuturnya ketika konferensi pers, Rabu 25 Maret 2026.
Kondisi ini menjadi sinyal positif atas percepatan penanganan pascabencana yang dilakukan pemerintah bersama berbagai pihak.
Dalam menentukan status normal suatu daerah, Kementerian Dalam Negeri menggunakan sejumlah indikator utama.
Di antaranya adalah kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, berjalannya layanan publik, akses jalan yang kembali dapat dilalui, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai bergerak, serta fungsi rumah ibadah yang telah kembali berjalan baik.
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, wilayah yang telah pulih tersebar di tiga provinsi.
Sumatra Barat mencatat 13 kabupaten/kota yang sudah normal, disusul Aceh dengan 10 daerah, dan Sumatra Utara sebanyak 15 daerah.
Selain itu, terdapat tiga wilayah yang dinilai hampir pulih sepenuhnya, yakni Kabupaten Tanah Datar di Sumatra Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatra Utara, serta Kabupaten Bener Meriah di Aceh.
Meski demikian, pemerintah masih mencermati sejumlah kendala yang tersisa di daerah-daerah tersebut agar proses pemulihan bisa tuntas.
Di sisi lain, pemerintah juga memprioritaskan penanganan di 11 kabupaten/kota yang masih mengalami kerusakan cukup berat.
Beberapa wilayah di Aceh seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie Jaya masih menghadapi persoalan sisa lumpur di fasilitas penting serta kerusakan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten hingga desa.
Tak hanya itu, upaya pemulihan juga difokuskan pada penanganan daerah aliran sungai, salah satunya di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Pemerintah berencana membangun sabo dam sebagai langkah mitigasi untuk mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Pemerintah memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dipercepat, terutama di wilayah yang masih terdampak berat.
Dengan langkah ini, diharapkan seluruh daerah dapat segera pulih dan masyarakat kembali menjalani aktivitas secara normal tanpa hambatan berarti. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim