Jangan Biarkan Rakyat Jadi Korban Perang: Dilema BBM di Ujung Utang dan Demo

Oleh: Mayjen TNI ( Purn ) Fulad

Seusai shalat tahajud, ketika rumah sudah sunyi dan hanya suara detak jam dinding yang menemani, saya duduk di kursi rotan favorit. Pikiran melayang pada peta dunia yang dulu sering saya gelar di ruang operasi PBB. Garis-garis batas negara, titik-titik konflik, panah-panah pasukan. Kini peta itu berganti: grafik harga minyak, kurva inflasi, dan angka utang negara yang terus merangkak.

Saya menulis bukan sebagai pengamat, bukan pula sebagai politisi. Saya menulis sebagai seorang yang pernah bersumpah menjaga keutuhan negeri, dan di malam yang sunyi ini, hanya kegelisahan yang tersisa.

Dunia sedang tidak baik-baik saja

Perang di Ukraina telah memasuki tahun keempat. Konflik di Jalur Gaza melebar ke Laut Merah, mengganggu jalur perdagangan utama dunia.

Harga minyak mentah Brent melompat-lompat seperti detak jantung pasien dalam perawatan intensif. Di tengah semua itu, Indonesia negara yang masih impor BBM kembali dihadapkan pada pilihan klasik yang tak pernah usai: menaikkan harga BBM nonsubsidi atau membiarkan APBN tergerus subsidi yang membengkak.

Pilihan itu sederhana dalam rumus matematika, tetapi rumit dalam politik dan menyakitkan dalam realitas sosial.

Jika pemerintah menaikkan harga, rakyat kecil yang akan menjerit. Petani di Jawa Tengah yang sudah kewalahan dengan mahalnya pupuk, pedagang kecil di pasar tradisional yang modalnya pas-pasan, nelayan yang bensinnya sehari-hari menjadi beban mereka akan menjadi korban pertama dari inflasi yang merambat ke semua bahan pokok. Lalu muncullah protes.

Spanduk-spanduk digulung, mimbar-mimbar jalanan didirikan, dan di ujung protes yang tidak terkelola dengan baik, bisa saja ada teriakan yang lebih keras: pemakluzan.

Di sisi lain, jika harga ditahan dan subsidi dibiarkan membengkak, APBN bisa jebol. Defisit melebar, utang bertumpuk, dan dalam dua-tiga tahun ke depan, Indonesia bisa masuk pada fase fiscal stress yang tidak kalah berbahaya dari demo jalanan. Bantuan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman justru terancam dipotong. Ironisnya, mempertahankan harga murah justru bisa membuat program perlindungan sosial kehilangan amunisi.

Ini adalah lingkaran setan yang tidak pernah dimenangkan oleh siapa pun.

Saya ingat pengalaman saya di misi PBB, di negara yang dilanda konflik berkepanjangan. Di sana, kami belajar satu hal: stabilitas tidak bisa dibangun di atas perut kosong.

Rakyat yang tidak bisa membeli beras dan minyak goreng adalah panggung yang paling subur bagi kekacauan. Di pos-pos pengamatan, kami selalu memasukkan harga bahan pokok sebagai indikator utama early warning system. Sebab lonjakan harga sering kali menjadi pemicu yang lebih eksplosif daripada perbedaan ideologi.

Di Indonesia hari ini, kita juga membutuhkan sistem peringatan dini yang tidak hanya mendeteksi potensi gejolak, tetapi juga memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus menjadi mata dan telinga negara di tingkat desa, melaporkan tidak hanya soal keamanan, tetapi juga soal harga, stok, dan sentimen publik yang berkembang. Ini bukan soal militerisasi sipil. Ini soal koordinasi sipil-militer yang telah lama menjadi praktik terbaik dalam manajemen krisis, baik di Indonesia maupun di misi-misi PBB.

Yang membuat situasi kini berbeda dari krisis BBM sebelumnya adalah ketidakpastian durasi. Dulu, ketika harga minyak dunia melonjak, kita masih bisa menghitung bulan, paling lama satu-dua tahun, hingga harga kembali normal. Tapi perang yang sedang berlangsung sekarang di Ukraina maupun di Timur Tengah tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Konflik telah berubah menjadi perang panjang yang struktural. Sanksi ekonomi, redistribusi rantai pasok energi global, dan fragmentasi geopolitik telah menjadi new normal.

Pemerintah tidak lagi bisa berpikir dengan skenario jangka pendek. Yang diperlukan adalah kebijakan struktural: mempercepat pembangunan kilang agar kita tidak terlalu bergantung pada produk BBM jadi impor, memperkuat transisi energi dengan sungguh-sungguh, dan membangun cadangan pangan dan energi nasional yang lebih tangguh.

Semua itu membutuhkan waktu, investasi, dan yang paling penting kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tidak populer dengan perhitungan matang.

Jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga, ada tiga syarat yang tidak boleh ditawar.

Pertama, kenaikan harus dilakukan secara bertahap dan terukur, bukan dengan cara kejut yang membuat publik kaget dan marah. Kenaikan bertahap dengan jadwal yang jelas memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi dan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebocoran jika terjadi gejolak.

Kedua, bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran harus disiapkan dengan data yang bersih. Ini bukan pekerjaan mudah, mengingat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kita masih jauh dari sempurna. Tapi setidaknya, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa bantuan itu benar-benar sampai ke tangan petani, pedagang kecil, dan keluarga miskin bukan menguap di tengah jalan.

Ketiga, komunikasi publik harus jujur, transparan, dan tidak menggurui. Rakyat Indonesia dewasa. Mereka bisa memahami bahwa ada perang di belahan dunia lain yang mempengaruhi harga BBM di negeri sendiri. Yang tidak mereka terima adalah ketika pemerintah terkesan menyembunyikan fakta, atau lebih parah lagi, memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kepercayaan publik adalah modal politik yang paling mahal; sekali hilang, tidak mudah untuk dipulihkan.

Di sisi lain, jika pemerintah memilih untuk menahan harga dengan subsidi membengkak, mereka harus sadar bahwa itu adalah pilihan menunda masalah, *bukan menyelesaikannya.

Setiap bulan subsidi yang membesar adalah utang yang ditagihkan pada masa depan. Pemerintah yang memilih jalan ini harus memiliki rencana keluar (exit strategy) yang jelas, bukan sekadar berlindung di balik popularitas sesaat.

Saya tidak sedang menggurui. Saya hanya seorang pensiunan yang malam ini, seusai shalat tahajud, duduk merenung dalam hening. Merenung karena melihat negeri ini seolah berjalan di atas tali tipis di antara dua jurang yang sama dalamnya.

Di satu sisi, jurang bernama ketidakadilan sosial. Di sisi lain, jurang bernama kebangkrutan fiskal. Jatuh ke salah satunya, sama-sama membawa petaka.

Saya percaya para pemimpin negeri ini tahu persis pilihan-pilihan yang ada. Mereka memiliki tim ahli, data, dan pengalaman dari krisis-krisis sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah: *apakah ada cukup keberanian untuk mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer?*

Dan apakah ada cukup ketulusan untuk memastikan bahwa mereka yang paling lemah dalam struktur sosial kita tidak menjadi korban dari keputusan tersebut?

Sebagai seorang yang pernah mengemban tugas menjaga perdamaian di negeri orang, saya tahu bahwa perdamaian sejati tidak pernah tegak di atas penderitaan rakyatnya sendiri.

Perdamaian sejati tegak ketika negara hadir untuk melindungi warganya yang paling rentan, terutama di saat dunia sedang tidak baik-baik saja.

Malam yang hening ini, setelah bermunajat dalam sujud panjang, saya berdoa: semoga negeri ini diberi kekuatan untuk melewati badai dengan tetap menjaga wajah perikemanusiaan.

Semoga mereka yang memegang kendali negeri ini ingat bahwa amanah terbesar adalah memastikan rakyat kecil tidak kehilangan harapan.

Karena pada akhirnya, bukan gedung DPR atau angka pertumbuhan ekonomi yang akan dikenang sejarah. Tapi bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang paling lemah ketika badai sedang melanda.

Jakarta, 2 April 2026,

Penulis, pernah menjabat sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB di New York ( 2017-2019 )

Editor : Rani Puspitasari Sinaga

Berita Terkait