RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bergerak cepat menuntaskan persoalan sampah.
Diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ppembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Penandatanganan PKS itu melibatkan Pemprov Sulsel bersama Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan S Tangka, Kota Makassar, Sabtu 4 April 2026.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq yang menyaksikan penandatanganan PKS tersebut menyampaikan bahwa, kolaborasi ini merupakan hasil proses panjang lebih dari satu tahun di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan, serta arahan Presiden.
"Ini merupakan langkah panjang yang tidak mudah. Hampir satu tahun lebih kita berproses hingga akhirnya semua pihak dapat mendukung pembangunan waste to energy atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik," ujar Hanif.
Ia menuturkan, proyek PSEL tersebut diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan sampah, khususnya di tiga wilayah yang terlibat dengan total timbulan sampah mencapai hampir 2.000 ton per hari.
Baca Juga: Viral Penangkapan Pria di Jalanan, Diduga Terkait Jaringan Curanmor Keyless yang Kian Meresahkan
Menurutnya, pendekatan waste to energy merupakan strategi penting yang telah didorong pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109.
Meski demikian, penanganan sampah tidak boleh hanya berfokus pada tahap akhir.
Presiden, lanjut Hanif, telah menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, terutama dalam Rapat Koordinasi Nasional pada 2 Februari lalu.
Hal ini mengingat rata-rata usia Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia telah mencapai 17 tahun, dengan sisa masa pakai diperkirakan hanya sekitar tiga tahun ke depan.
"Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah harus diselesaikan sejak dari hulu. Jangan hanya dibebankan di hilir, karena itu akan menimbulkan berbagai persoalan baru," jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun pembangunan PSEL terus didorong, pemerintah daerah tetap diminta memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, seperti pengolahan sampah organik di tingkat masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah menargetkan pada 2026 seluruh TPA di Indonesia tidak lagi menggunakan metode open dumping.
Baca Juga: Banjir Langganan di Leuwiranji Bogor, Warga Keluhkan Drainase Rusak yang Tak Kunjung Diperbaiki
Saat ini, sekitar 66 persen TPA masih menerapkan metode tersebut, meski telah menurun dari 98 persen pada awal 2025.
"Kami berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Selatan, praktik open dumping bisa segera diakhiri. Ini penting untuk meningkatkan tata kelola sampah nasional sekaligus melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman, menyambut positif penandatanganan kerja sama tersebut.
Ia menilai program ini menjadi langkah strategis dalam menjawab persoalan sampah yang kini menjadi perhatian nasional.
"Saya sangat berbahagia. Ini program yang sangat dibutuhkan masyarakat Sulawesi Selatan dan menjadi perhatian langsung Bapak Presiden melalui gerakan Indonesia Asri," kata Andi.
Ia mengungkapkan, keberhasilan penandatanganan PKS ini tidak terlepas dari komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan ketersediaan pasokan sampah untuk diolah di fasilitas PSEL.
Baca Juga: Dapur Toko Roti di Jalan Sancang Kota Bogor Kebakaran, Diduga karena Tabung Gas Bocor
"Alhamdulillah, seluruh daerah yang terlibat telah menyatakan kesiapan memenuhi kuota suplai sampah ke pabrik pengolahan nantinya," ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya edukasi serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah agar sistem yang dibangun dapat berjalan optimal.
"Ke depan, kita harus sama-sama mendorong edukasi dan membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, baik di hulu maupun di hilir," tutupnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin