RADAR BOGOR - Kebijakan pemerintah yang menetapkan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mendapat respons beragam.
Meski dinilai sebagai langkah positif dalam efisiensi energi dan transformasi kerja, sejumlah tantangan dinilai masih perlu diperhatikan.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan ASN WFH ini patut didukung, namun implementasinya harus dilakukan secara ketat dan terukur.
Menurutnya, keberhasilan para tenaga kerja ASN WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta sistem pengawasan yang efektif.
“WFH bisa meningkatkan efisiensi, tapi harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan, terutama karena berpotensi dianggap sebagai long weekend,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, pada Kamis, 9 April 2026.
Ia juga menyoroti tantangan di wilayah terpencil dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital serta rendahnya literasi teknologi.
Selain itu, pergeseran beban energi dari kantor ke rumah tangga ASN juga menjadi perhatian.
Penggunaan listrik dan internet yang meningkat di rumah dinilai perlu dipertimbangkan dalam kebijakan jangka panjang.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, kebijakan ASN WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sejumlah unit layanan seperti pusat rehabilitasi sosial, balai layanan, hingga pusat pengaduan tetap beroperasi normal.***
Editor : Maulidia