RADAR BOGOR – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai risiko yang bisa ditoleransi.
Menaker meminta Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengambil peran lebih aktif dan strategis dalam menekan angka kecelakaan kerja di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat kunjungan kerja ke Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Baca Juga: Update Bansos: PKH-BPNT Tahap 2 Segera Cair, Kemensos Targetkan Penyaluran Mulai Akhir April 2026
Dalam kesempatan itu, Yassierli menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih kuat dibandingkan penanganan setelah kejadian.
Menurutnya, perlindungan tenaga kerja harus dimulai dari upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pendekatan pencegahan harus diperkuat. Saya minta seluruh jajaran BBK3 bergerak lebih aktif dalam pengawasan dan edukasi agar angka kecelakaan, khususnya yang fatal, bisa ditekan secara signifikan,” ujar Yassierli.
Baca Juga: Bank Indonesia Jaga Stabilitas di Tengah Gejolak Global, Destry: Masa Depan Kuat Dibangun Bersama
Ia menilai, penguatan fungsi Balai K3 sangat penting karena setiap kecelakaan kerja membawa dampak luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga serta kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan tenaga kerja.
Karena itu, Balai K3 diharapkan tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi bahaya, membangun budaya keselamatan kerja, serta memperkuat langkah pencegahan di berbagai sektor.
Selain itu, Yassierli menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kecelakaan kerja.
Ia menyebut pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Perusahaan Jasa K3 (PJK3).
“PJK3 adalah mitra strategis, bukan kompetitor. Kolaborasi menjadi kunci agar target penurunan kecelakaan kerja dapat tercapai secara nasional,” jelasnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Balai K3 juga menjadi perhatian.
Menurutnya, pegawai tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menguasai aspek manajerial dan analisis data.
Ia menambahkan, para penguji K3 perlu mengembangkan kompetensi secara lebih komprehensif, termasuk pemahaman tentang budaya K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), manajemen risiko, hingga pengolahan data statistik.
“Penguji K3 harus memiliki wawasan yang menyeluruh, mulai dari budaya keselamatan hingga analisis risiko. Kemampuan mengolah data juga penting agar hasilnya bisa menjadi dasar kebijakan yang tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menaker mengingatkan para pejabat fungsional, seperti instruktur, pengawas, dan mediator, untuk terus meningkatkan kapasitas seiring perkembangan karier.
Baca Juga: PLN UPT Bogor Perkuat Keandalan Sistem Kelistrikan, Sukses Energize Trafo Baru di GI Cileungsi
Ia menekankan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, maka perannya harus semakin mengarah pada pengambilan kebijakan, bukan hanya aspek teknis.
“Ketika jenjang karier meningkat, orientasinya harus lebih strategis dan manajerial. Dari situlah perubahan besar dalam perlindungan tenaga kerja bisa diwujudkan,” pungkas Menaker Yassierli. (***)
Editor : Yosep Awaludin