RADAR BOGOR - Aliansi BEM se-Bogor secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait karut-marut tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BEM se-Bogor menilai bahwa program MBG yang seharusnya menjadi pilar perbaikan gizi nasional ini, justru menunjukkan indikasi manajemen yang lemah dan tidak profesional sejak tahap awal implementasi.
Sorotan tajam soal program MBG ini muncul seiring dengan peringatan serius yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi kebocoran anggaran.
Baca Juga: Pencairan Bansos PKH BPNT Tahap 1 Diprediksi Berakhir Akhir April 2026, KPM Diminta Segera Cairkan Sebelum Terlambat
KPK mengidentifikasi adanya titik-titik rawan dalam rantai pasok dan mekanisme pengadaan barang yang dianggap tidak transparan.
Hal ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa dana besar yang dialokasikan terancam tidak terserap secara efektif untuk kepentingan rakyat.
Lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai akar masalah utama yang memicu keraguan terhadap keberhasilan program ini.
Baca Juga: Cara Menemukan Film dan Series Subtitle Indonesia Berkualitas HD Secara Resmi
BEM Se-Bogor memandang bahwa jika mitigasi risiko tidak dilakukan secara radikal sejak dini, maka program MBG hanya akan menjadi beban sejarah bagi pemerintahan saat ini.
Ketidaksiapan infrastruktur di lapangan menjadi bukti nyata adanya kegagalan manajerial yang sistematis.
Koordinator BEM Se-Bogor, Indra Mahfuzhi, menyatakan bahwa, kredibilitas lembaga pengelola sedang berada di titik nadir.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah agar tidak bermain-main dengan hajat hidup orang banyak, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak sekolah.
"Kami melihat ada ketidakseriusan dalam manajemen di tubuh Badan Gizi Nasional. Sorotan KPK menjadi bukti otentik bahwa tata kelola program MBG saat ini sangat rapuh dan rentan diselewengkan. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi soal integritas dalam memberi makan anak bangsa," ujar Indra Rabu 22 April 2026.
Bahkan, Indra juga menekankan bahwa posisi Kepala BGN harus dievaluasi secara total oleh Presiden guna memulihkan kepercayaan publik.
Baca Juga: Rumah di Tanah Sareal Kota Bogor Ludes Terbakar, Diduga Akibat Lilin di Atas Kulkas
Indra menyebut, kepemimpinan yang ada saat ini dianggap tidak mampu menjawab tantangan kompleksitas distribusi dan standardisasi gizi di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda-beda.
"Presiden harus segera mengambil langkah konkret. Copot Kepala BGN dan ganti dengan sosok yang lebih kompeten serta bersih. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah habis hanya untuk membiayai inefisiensi dan praktik koruptif, sementara kualitas gizi yang sampai ke masyarakat jauh dari harapan," tegas Indra.
Kondisi ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan total tanpa kompromi pada sektor-sektor strategis.
BEM Se-Bogor berkomitmen untuk terus memantau setiap perkembangan kebijakan ini dan memastikan bahwa suara kritis mahasiswa menjadi pengingat bagi penguasa, agar tetap berada pada koridor transparansi dan akuntabilitas yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat luas. (abl)
Editor : Yosep Awaludin