RADAR BOGOR - BEM Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA) berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi May Day 2026.
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan kaum mahasiswa terhadap realitas sosial yang tengah dihadapi masyarakat saat ini.
Presiden Mahasiswa BEM UMBARA, Muhamad Afif Zaelani mengatakan, momentum May Day dan Hari Pendidikan Nasional bukan hanya agenda seremonial tahunan, melainkan momentum politik untuk mengingatkan negara bahwa masih banyak persoalan struktural yang belum diselesaikan.
"Kami melihat bagaimana buruh masih hidup dalam bayang-bayang upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak memberikan kepastian, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja," ungkapnya, Jumat, 1 Mei 2026.
Di saat yang sama, sambung Afif, sektor pendidikan juga menghadapi persoalan serius. Biaya pendidikan terus meningkat, komersialisasi kampus semakin nyata, kesejahteraan guru masih jauh dari kata layak, serta akses pendidikan yang belum merata, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor dan daerah-daerah pinggiran lainnya.
"Dan perlu kami tegaskan, aksi ini tidak berhenti pada satu momentum, BEM UMBARA telah melaksanakan aksi pada tanggal 1 Mei di Jakarta, dilanjutkan rangkaian agenda pada 2 sampai 4 Mei di Jakarta, dan puncaknya pada 5 Mei di Bogor dalam momentum lanjutan aksi pendidikan," bebernya.
Dalam aksinya, BEM UMBARA membawa sejumlah tuntutan, di antaranya yakni mendesak pemerintah untuk menghapus praktik outsourcing dan sistem kerja eksploitatif yang merugikan buruh serta menuntut upah layak berbasis kebutuhan hidup riil bagi seluruh pekerja.
Baca Juga: Hardiknas 2026, Dekan FKIP UIKA Bogor: Saat AI Mengajar Lebih Cepat, Siapa yang Membentuk Karakter?
Selain itu, mendesak negara untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar hak normatif buruh.
Di isu pendidikan, BEM UMBARA mendesak pendidikan gratis, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu mendesak penurunan serta transparansi biaya pendidikan dan UKT di perguruan tinggi.
"Kami menolak komersialisasi pendidikan yang menjauhkan kampus dari fungsi utamanya sebagai ruang pembebasan dan pencerdasan," tegas Afif.
BEM UMBARA juga mendorong peningkatan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama pembangunan pendidikan nasional.
Kepada pemerintah, para mahasiswa itu mendesak pemerintah pusat hingga daerah agar serius melakukan pemerataan fasilitas pendidikan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak buruh di wilayah Bogor.
"Bagi kami, perjuangan buruh dan perjuangan pendidikan berada dalam satu garis politik yang sama menuntut negara hadir secara nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," tukas Presiden Mahasiswa BEM UMBARA itu.(cok)
Editor : Eka Rahmawati