RADAR BOGOR – PresidenPrabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu 3 Mei 2026.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan Kepala PPATK itu membahas evaluasi transaksi keuangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pergerakan dana, sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa agenda tersebut merupakan pertemuan rutin yang dilakukan Presiden Prabowo bersama PPATK setiap bulan.
“Ini merupakan pertemuan berkala dengan PPATK yang membahas evaluasi transaksi keuangan sekaligus penguatan pengawasan aliran dana untuk memastikan transparansi tata kelola pemerintahan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin 4 Mei 2026.
Dalam diskusi tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fokus pembahasan juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bisa dirasakan langsung oleh publik,” lanjutnya.
Baca Juga: Keren! Siswa SMAN 5 Kota Bogor Kembali Masuk Skuad DBL All-Star 2026, Siap Bertanding ke Luar Negeri
Presiden Prabowo, kata Teddy, menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat harus digunakan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Selain itu, pelaksanaan berbagai program pemerintah juga diharapkan berjalan sesuai jadwal agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Presiden menekankan bahwa penggunaan anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara disiplin waktu,” jelasnya.
Baca Juga: Rekor Baru: Bogor Jadi Wilayah dengan Fasilitas Kesehatan Terlengkap di Jawa Barat
Ia menambahkan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui sinergi bersama PPATK, pemerintah berupaya memastikan seluruh aliran dana, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat dipantau secara optimal sehingga kebijakan fiskal benar-benar berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. (***)
Editor : Yosep Awaludin