RADAR BOGOR – Perubahan cara masyarakat memperoleh informasi di era digital mendorong pemerintah untuk menyesuaikan strategi komunikasi publik agar lebih cepat, terbuka, dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
Kondisi ini menjadi perhatian Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menyampaikan kebijakan ketenagakerjaan kepada masyarakat luas.
Sebagai langkah memperkuat komunikasi publik yang berbasis data serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital, Kemnaker menjalin kolaborasi dengan IKA FIKOM UNPAD melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Jakarta, Senin 11 Mei 2026.
Baca Juga: Baru Buka di Bogor, Kedai Makan Mari Sini Punya Seafood Kiloan dengan Banyak Pilihan Saus
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa komunikasi publik saat ini memegang peranan penting dalam memastikan kebijakan pemerintah dapat dipahami sekaligus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
"Kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kompetensi penting bagi tenaga kerja Indonesia. Karena itu, sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi komunikasi diharapkan mampu memperkuat kualitas komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan nasional," kata Menaker Yassierli.
Ia menilai, pola konsumsi informasi masyarakat yang terus berubah menuntut pemerintah untuk menghadirkan pendekatan komunikasi yang lebih fleksibel, inklusif, serta sederhana agar pesan kebijakan dapat diterima secara efektif.
Atas dasar itu, kerja sama dengan institusi yang memiliki keahlian di bidang komunikasi dipandang penting untuk mendukung penyampaian informasi publik yang lebih berkualitas, terutama di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
Melalui kolaborasi tersebut, Kemnaker bersama IKA FIKOM UNPAD akan mengembangkan strategi diseminasi informasi yang lebih modern.
Langkah itu mencakup penyusunan narasi kebijakan yang sesuai perkembangan zaman, sekaligus penguatan penyajian data yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Digitalisasi Bantuan Sosial, Target Kemiskinan di Bawah 5 Persen pada 2029
Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah, sehingga para pekerja, pencari kerja, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kebijakan ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional.
"komunikasi publik harus mampu menjembatani masyarakat agar tidak sekadar mengetahui kebijakan, tetapi juga merasakan dampak positif yang dihasilkan," tuturnya.
Sementara itu, Hendri Satrio menyambut positif kerja sama tersebut. Ia memperkenalkan semangat kolaborasi melalui tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” yang diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Selasa 12 Mei 2026: Kabar Terbaru KKS BRI, Mandiri, BNI dan BSI
Hendri berharap sinergi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja, terutama dalam aspek komunikasi yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital. (***)
Editor : Yosep Awaludin