RADAR BOGOR - Pemerintah memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman di tengah tingginya kebutuhan masyarakat dan sektor industri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan stok BBM, LPG, hingga minyak mentah nasional saat ini berada di atas ambang batas minimum yang ditetapkan negara.
Kepastian stok BBM hingga LPG tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa, 12 Mei 2026.
Baca Juga: BPNT Tahap 2 Tahun 2026 Rp600.000 Mulai Cair di KKS Bank Mandiri per 13 Mei 2026, Segera Cek Saldo
Menurutnya, pemerintah terus memantau ketahanan energi nasional agar distribusi tetap lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
“Dalam laporan kepada Presiden, kami menyampaikan bahwa ketersediaan BBM, LPG, maupun minyak mentah saat ini masih berada di atas standar minimum nasional, sehingga pasokan dipastikan aman,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi kabar positif di tengah meningkatnya konsumsi energi nasional.
Pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan atau gangguan distribusi energi dalam waktu dekat.
Pemerintah Jaga Stabilitas Pasokan Energi Nasional
Selain memastikan cadangan energi tetap terjaga, pemerintah juga melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap sektor energi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pasokan BBM, LPG, dan crude oil yang aman dinilai penting untuk menopang aktivitas transportasi, industri, hingga kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk mengantisipasi dinamika global yang dapat memengaruhi pasokan.
Prabowo Soroti Izin Tambang yang Tidak Beroperasi
Dalam pertemuan yang sama, Bahlil juga melaporkan perkembangan penataan izin usaha pertambangan (IUP), terutama yang berada di kawasan hutan dan sejumlah izin tambang yang sudah terbit namun tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo meminta agar seluruh izin tambang yang tidak digunakan secara optimal segera dievaluasi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai kepentingan negara.
“Presiden memberi perhatian pada izin-izin pertambangan yang secara administratif sudah lengkap, tetapi tidak pernah dijalankan. Itu yang sedang kami evaluasi secara bertahap,” kata Bahlil.
Penataan IUP Jadi Bagian Reformasi Sektor Tambang
Evaluasi terhadap IUP yang mangkrak disebut sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pertambangan nasional.
Baca Juga: PIP Rp450.000 Mulai Cair di Wilayah Aceh via Bank BSI, Siswa SD, SMP, dan SMA Segera Cek Rekening
Pemerintah ingin memastikan setiap izin tambang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.
Selain itu, penataan tambang di kawasan hutan juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan.
Langkah tersebut dinilai penting agar sektor pertambangan lebih transparan, efisien, dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Ketahanan Energi dan Tambang Jadi Fokus Pemerintah
Pertemuan antara Menteri ESDM dan Presiden menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap dua sektor strategis sekaligus, yakni ketahanan energi dan tata kelola pertambangan.
Dengan cadangan energi yang dipastikan aman serta evaluasi terhadap izin tambang yang tidak aktif, pemerintah berharap stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tantangan global dan kebutuhan energi yang terus meningkat. (***)
Editor : Yosep Awaludin