RADAR BOGOR - Ada paradoks yang semakin sulit dihindari dalam dunia modern yakni perang tidak lagi selalu hadir dalam bentuk ledakan dan medan tempur, melainkan dalam bentuk yang lebih sunyi namun lebih luas dampaknya, angka harga.
Kita mungkin tidak menyaksikan langsung ketegangan Iran dan Amerika Serikat di ruang konflik, tetapi kita merasakannya setiap kali mengisi bahan bakar, setiap kali harga pangan naik, dan setiap kali biaya hidup kembali bergeser tanpa kompromi.
Minyak, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar komoditas ekonomi.
Baca Juga: Polres Bogor Ungkap 113 Kasus Narkoba Dalam 5 Bulan, 155 Tersangka Diamankan
Ia telah berubah menjadi instrumen geopolitik yang menentukan stabilitas global.
Ketika jalur distribusi energi dunia terganggu, terutama di kawasan strategis seperti Selat Hormuz, pasar bereaksi bukan hanya karena gangguan pasokan, tetapi karena ketidakpastian.
Harga minyak naik bukan semata karena kelangkaan, tetapi karena ketakutan.
Dalam ekonomi global modern, persepsi sering kali bekerja sekuat realitas.
Namun, yang paling mencolok dari dinamika ini adalah ketimpangan dampaknya.
Negara maju memiliki ruang fiskal, cadangan energi, dan instrumen moneter yang relatif kuat untuk meredam gejolak.
Sebaliknya, negara berkembang seperti Indonesia berada dalam posisi yang lebih rentan: tidak menentukan arah harga, tetapi menanggung konsekuensi penuh dari perubahan tersebut.
Kenaikan harga minyak hampir selalu berujung pada satu jalur yang sama: inflasi.
Biaya transportasi meningkat, harga barang kebutuhan pokok terdorong naik, dan sektor industri menghadapi tekanan biaya produksi.
Namun dampaknya tidak berhenti pada indikator ekonomi.
Ia menjelma menjadi tekanan sosial yang nyata, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling terbatas daya tahannya terhadap gejolak harga.
Indonesia berada dalam posisi yang dilematis.
Ketergantungan pada impor energi membuat setiap lonjakan harga minyak dunia berubah menjadi tekanan fiskal yang signifikan.
Subsidi energi memang berfungsi sebagai penyangga jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi sekaligus menyempitkan ruang anggaran untuk sektor-sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sehingga, gejolak geopolitik global secara tak langsung ikut menentukan arah prioritas pembangunan domestik.
Dampak lanjutan yang tidak kalah penting adalah tekanan pada nilai tukar dan arus modal.
Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung memindahkan aset ke instrumen yang dianggap aman.
Negara berkembang sering menjadi pihak pertama yang ditinggalkan dalam arus tersebut.
Akibatnya, pelemahan mata uang, kenaikan biaya impor, dan tekanan inflasi membentuk lingkaran yang saling memperkuat.
Dalam sistem ekonomi yang saling terhubung, guncangan di satu titik dapat menyebar cepat ke seluruh jaringan.
Masalah yang lebih mendasar bukan sekadar fluktuasi harga minyak itu sendiri, melainkan struktur sistem global yang membuat fluktuasi tersebut hampir selalu berulang.
Ketergantungan dunia pada energi fosil, serta konsentrasi produksi dan distribusi pada wilayah tertentu, menciptakan sistem yang secara inheren rentan terhadap konflik geopolitik.
Stabilitas global, dengan demikian, berdiri di atas fondasi yang tidak merata.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah normalisasi kondisi ini.
Kenaikan harga minyak, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi perlahan diterima sebagai “siklus biasa” dalam ekonomi global.
Padahal, normalisasi ini justru menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural yang belum terselesaikan.
Ketika krisis menjadi kebiasaan, maka ia kehilangan fungsi sebagai peringatan.
Dalam situasi seperti ini, negara berkembang tidak memiliki banyak ruang untuk bersikap pasif.
Adaptasi memang diperlukan, tetapi tanpa perubahan struktural, adaptasi hanya akan menjadi siklus kerentanan yang berulang.
Oleh akrena itu, Negara Berkembang harus melakukan beberapa langkah antisifasi, yaitu : Pertama, percepatan transisi energi harus diposisikan sebagai agenda ketahanan nasional, bukan sekadar komitmen lingkungan.
Ketergantungan pada minyak impor adalah titik kerentanan utama yang membuat ekonomi mudah terguncang oleh konflik eksternal.
Investasi pada energi terbarukan seperti surya, panas bumi, angin, dan bioenergi perlu dipercepat secara sistematis dan terukur. Kedua, diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan strategis.
Negara yang terlalu bergantung pada komoditas dan energi impor akan selalu berada dalam posisi reaktif terhadap gejolak global.
Baca Juga: Pria Ditemukan Tak Bernyawa Dalam Kontrakan di Cibinong Bogor, Terungkap Saat Kurir Antar Paket
Penguatan industri bernilai tambah, teknologi, dan manufaktur dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas terhadap fluktuasi eksternal.
Ketiga, reformasi subsidi energi perlu diarahkan pada efektivitas dan ketepatan sasaran.
Subsidi yang tidak efisien berpotensi menggerus ruang fiskal dalam jangka panjang.
Baca Juga: May Day di Kota Bogor, Wali Kota Dedie Rachim Dorong Kolaborasi Jaga Kondusivitas Kerja
Skema perlindungan sosial yang lebih presisi akan lebih mampu menjaga kelompok rentan tanpa membebani stabilitas anggaran negara.
Keempat, stabilitas moneter perlu diperkuat melalui pengelolaan cadangan devisa yang disiplin serta pendalaman pasar keuangan domestik.
Ketergantungan pada arus modal asing membuat negara berkembang sangat rentan terhadap perubahan sentimen global yang cepat dan sering tidak terprediksi.
Kelima, diplomasi ekonomi harus diposisikan sebagai instrumen strategis.
Negara berkembang tidak boleh hanya menjadi penerima dampak dari konflik global, tetapi juga perlu berperan aktif dalam mendorong stabilitas melalui kerja sama internasional di bidang energi, perdagangan, dan keamanan kawasan.
Baca Juga: 10 Mall Terpopuler di Bogor 2026, Destinasi Belanja dan Nongkrong Favorit Warga serta Wisatawan
Terakhir, pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi jangka panjang yang tidak dapat ditawar.
Ketahanan ekonomi pada akhirnya tidak ditentukan semata oleh sumber daya alam, melainkan oleh kapasitas inovasi, pendidikan, dan penguasaan teknologi.
Tanpa itu, setiap krisis global akan terus hadir sebagai kejutan, bukan sebagai risiko yang dapat dikelola.
Pada akhirnya, perang modern tidak lagi berhenti di batas geografis. Ia bergerak melalui harga, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Kabar Gembira bagi Status KPM Gagal Cek Rekening dan Progres Pencairan Bansos di Empat Bank Penyalur
Selama dunia masih bergantung pada sistem energi yang rapuh dan timpang, negara berkembang akan terus berada di garis depan dampak menanggung beban dari konflik yang tidak mereka ciptakan, tetapi tidak dapat mereka hindari. (*)
Oleh : Jana Jaenudin, S.Si.
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim