RADAR BOGOR - Polemik penilaian pada final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat 2026 berakhir di luar dugaan.
Setelah MPR RI memutuskan final LCC Empat Pilar Kalimantan Barat akan diulang akibat kontroversi penilaian dewan juri, SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas justru sama-sama menolak pelaksanaan pertandingan ulang tersebut.
SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas Kalimantan Barat telah menyampaikan sikap resmi masing-masing. Keduanya memilih mengakhiri polemik LCC Empat Pilar MPR dengan mengedepankan semangat persatuan, sportivitas, dan nilai pendidikan.
Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, mengaku bangga terhadap sikap yang ditunjukkan kedua sekolah. Menurutnya, respons tersebut mencerminkan implementasi nilai-nilai Empat Pilar yang selama ini disosialisasikan melalui ajang LCC.
“Saya menanggapi respons kedua SMA ini dengan sangat bangga. Karena sebenarnya mereka telah mengimplementasikan apa yang mereka dapat dalam pelajaran 4 Pilar ini,” ujar Abraham, Minggu, 17 Mei 2026.
Ia menilai kedua sekolah berhasil menunjukkan sikap yang mengutamakan persatuan, toleransi, demokrasi, dan nilai kebangsaan di tengah polemik yang berkembang.
Baca Juga: Hari Ini, Bansos BPNT Tahap 2 KKS Bank BNI Meleleh, Rp600 Ribu Masuk ke Rekening KPM, Cek Daerahnya
Menurut Abraham, LCC Empat Pilar tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda agar memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, semangat cinta Tanah Air, serta nilai demokrasi dan sportivitas.
SMAN 1 Pontianak Hormati Hasil Lomba
SMAN 1 Pontianak menjadi sekolah pertama yang menyatakan tidak akan mengikuti final ulang. Sikap tersebut dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Sekolah Indang Maryati pada Kamis, 14 Mei 2026.
Baca Juga: Video Viral Penganiayaan Sopir di Bogor, Diduga Karena Klakson, Polisi Kini Buru Pelaku
Pihak sekolah menegaskan bahwa protes yang sebelumnya disampaikan bukan bertujuan membatalkan hasil lomba atau menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk meminta kejelasan terkait mekanisme penilaian agar berlangsung transparan dan objektif.
“SMAN 1 Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan hanya untuk memperoleh kejelasan terhadap poin-poin yang dipersoalkan,” tulis pihak sekolah.
Sekolah juga menyatakan tetap menghormati hasil yang telah ditetapkan dan mendukung penuh SMAN 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Mereka turut meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan dengan semangat kebersamaan.
Baca Juga: HUT ke-209 Kebun Raya Bogor, Resmikan Taman Araceae untuk Edukasi dan Konservasi Tanaman Tropis
SMAN 1 Sambas Tolak Tuduhan Kecurangan
Sehari setelahnya, SMAN 1 Sambas juga mengeluarkan pernyataan resmi melalui media sosial sekolah pada Jumat, 15 Mei 2026. Dalam pernyataannya, sekolah menolak pelaksanaan final ulang sekaligus membantah tuduhan kecurangan yang beredar.
Pernyataan tersebut disebut sebagai hasil kesepakatan bersama antara guru, staf sekolah, peserta lomba, dan orang tua siswa demi menjaga nama baik sekolah dan kondisi psikologis peserta didik.
“SMAN 1 Sambas menolak pertandingan final ulang tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” tulis pihak sekolah.
Sekolah menegaskan tim mereka telah mengikuti kompetisi sesuai aturan yang ditetapkan panitia. Namun, mereka menyayangkan sikap penyelenggara yang dinilai belum maksimal dalam meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
SMAN 1 Sambas juga mengecam berbagai tuduhan di media sosial yang dinilai menyerang sekolah, guru, siswa, hingga alumni. Pihak sekolah membantah keras tuduhan terkait kecurangan, penyuapan, nepotisme, maupun dugaan pengaturan kemenangan.
Selain menolak final ulang, sekolah meminta penyelenggara membantu memulihkan nama baik sekolah serta memberikan perhatian terhadap kondisi mental siswa sebelum mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional.
SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas Kalimantan Barat berharap polemik LCC Empat Pilar MPR tersebut dapat diselesaikan secara bijak, objektif, dan adil tanpa memperkeruh situasi di ruang publik.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga