RADAR BOGOR - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus digeber pemerintah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan perkembangan mutakhir terkait sebaran target Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Aglomerasi di 38 provinsi di Indonesia.
Berdasarkan data resmi per 22 Mei 2026, implementasi program nasional ini menunjukkan akselerasi yang masif dengan melampaui target operasional awal yang dicanangkan pemerintah.
Dalam keterangan tertulisnya, Dadan Hindayana mengungkapkan, secara nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi kini telah mencapai 29.225 unit.
Angka ini setara dengan 102 persen dari total rencana awal sebesar 28.562 unit.
"Kami bersyukur pergerakan di lapangan sangat dinamis. Tidak hanya memenuhi target awal, saat ini juga tercatat ada 14.355 unit SPPG yang sedang dalam proses pengajuan. Jika diakumulasikan, persentase total operasional dan pengajuan kita sudah menyentuh angka 153 persen," ujar Dadan.
Melalui infrastruktur SPPG yang tersebar luas tersebut, program ini tercatat telah menjangkau total 62.454.064 jiwa penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air.
Skala masif dari program ini juga berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi kerakyatan, dengan total proyeksi uang yang beredar di masyarakat mencapai Rp78.907,5 miliar.
Pulau Jawa Jadi Poros Utama Sebaran Uang MBG
Kepala BGN menjelaskan, wilayah Pulau Jawa, khususnya tiga provinsi dengan populasi terbesar, menjadi wilayah dengan sebaran uang program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak per bulannya.
Jawa Barat: Menjadi provinsi dengan realisasi terbesar.
Dari rencana awal 5.763 SPPG, saat ini telah beroperasi sebanyak 6.697 unit (116 persen) dengan 2.536 unit lainnya sedang dalam proses pengajuan.
Wilayah ini melayani 14,58 juta penerima manfaat dengan proyeksi uang beredar mencapai Rp18.081,9 miliar.
Jawa Tengah: Menyusul di posisi kedua dengan 4.572 SPPG operasional (116%), melayani 9,09 juta jiwa, dan proyeksi perputaran uang sebesar Rp12.344,4 milar.
Baca Juga: Saldo BPNT Rp600 Ribu Mulai Cair di KKS Bank BRI, KPM Diminta Cek ATM Merah Putih Mulai Pagi Ini
Jawa Timur: Memiliki 4.298 SPPG operasional (106%), mencakup 8,85 juta penerima manfaat dengan proyeksi uang beredar sebesar Rp11.604,6 miliar.
"Konsentrasi di Pulau Jawa memang tinggi karena selaras dengan padatnya jumlah populasi anak sekolah dan penerima manfaat di sana. Namun, komitmen kami tetap mengedepankan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia," tambah Dadan.
Dinamika Capaian di Wilayah Sumatra dan Kalimantan
Di luar Pulau Jawa, pergerakan program gizi ini menunjukkan performa yang bervariasi namun tetap positif.
Di Sumatra, Sumatera Utara memimpin dengan 1.490 SPPG operasional (106 persen) dan proyeksi uang beredar Rp4.023,0 miliar untuk 3,10 juta penerima manfaat.
Sementara itu, Lampung mencatat lonjakan operasional tertinggi di Sumatra mencapai 128 persen dari rencana, yakni beroperasi sebanyak 1.187 unit SPPG.
Wilayah Sumatra lainnya seperti Aceh (732 SPPG), Riau (753 SPPG), Sumatra Selatan (856 SPPG), dan Kepulauan Riau (238 SPPG) juga telah berhasil melampaui target 100 persen.
Beberapa daerah masih terus digenjot penyerapannya seperti Jambi (63 persen), Bengkulu (73 persen), Sumatera Barat (80 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (81 persen).
Untuk kawasan Kalimantan, Kalimantan Barat memimpin kesiapan dengan 510 SPPG operasional (102 persen) melayani hampir satu juta jiwa.
Diikuti oleh Kalimantan Selatan (303 SPPG), Kalimantan Timur (243 SPPG), Kalimantan Utara (61 SPPG), dan Kalimantan Tengah yang saat ini baru merealisasikan 107 unit SPPG (45 persen).
Progres Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi
Beralih ke wilayah Indonesia Tengah, Provinsi NTB mencatatkan efektivitas luar biasa dengan realisasi operasional sebesar 122 persen (843 SPPG), disusul Bali dengan 274 SPPG (79 persen).
Sementara untuk NTT, Dadan mengakui masih ada tantangan geografis dan logistik yang perlu diakselerasi karena realisasi baru menyentuh 53 persen atau 283 SPPG operasional dari rencana 530 unit.
Di Pulau Sulawesi, performa yang sangat progresif ditunjukkan oleh Sulawesi Barat dengan capaian 115 persen (186 SPPG) dan Sulawesi Selatan yang secara volume mengoperasikan unit terbanyak di pulau tersebut, yakni 866 SPPG untuk melayani 1,93 juta penerima manfaat.
Wilayah Sulawesi lainnya bergerak stabil di kisaran 82 persen hingga 95 persen, seperti Sulawesi Utara (185 SPPG), Sulawesi Tengah (236 SPPG), Sulawesi Tenggara (282 SPPG), dan Gorontalo (96 SPPG).
Untuk wilayah Maluku, Provinsi Maluku Utara telah mengoperasikan 115 SPPG (86 persen) sedangkan Maluku berada di angka 114 SPPG (59 persen).
Tantangan Khusus dan Strategi Akselerasi di Kawasan Papua
Menutup keterangannya, Dadan Hindayana memberikan perhatian khusus pada perkembangan program di wilayah ujung timur Indonesia.
Berdasarkan data terbaru, 6 provinsi di tanah Papua masih mencatatkan persentase operasional di bawah rata-rata nasional:
- Papua: 85 SPPG Operasional (66 persen)
- Papua Barat: 49 SPPG Operasional (51 persen)
- Papua Barat Daya: 34 SPPG Operasional (29 persen)
- Papua Tengah: 35 SPPG Operasional (28 persen)
- Papua Selatan: 20 SPPG Operasional (23 persen)
- Papua Pegunungan: 14 SPPG Operasional (7 persen)
Meskipun angka operasional di Papua masih tergolong rendah, Dadan menegaskan, Badan Gizi Nasional tidak akan tinggal diam dan sudah menyiapkan strategi khusus untuk melakukan akselerasi.
"Kami memetakan dengan detail kondisi di Papua. Memang tantangan infrastruktur dan distribusi logistik di sana membutuhkan penanganan khusus, terutama di Papua Pegunungan yang saat ini baru 7 persen operasional. Namun, naskah komitmen kami jelas: hak gizi anak-anak di Papua sama pentingnya dengan di Jawa. BGN bersama instansi terkait akan melipatgandakan upaya pendampingan agar sisa pengajuan SPPG di sana bisa segera operasional dalam waktu dekat," pungkas Dadan optimistis. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti