RADAR BOGOR – Dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi perhatian publik setelah nama pejabat Bea Cukai Djaka Budhi Utama muncul dalam persidangan perkara importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun akhirnya memberikan tanggapan terkait isu yang berkembang. Namun, ia memilih tidak banyak berkomentar dan mengaku masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus Bea Cukai tersebut.
“Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Purbaya singkat usai menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR/MPR RI, Senin 25 Mei 2026.
Saat ditanya mengenai dugaan penerimaan suap yang menyeret nama pejabat Bea Cukai, Purbaya mengaku belum memperoleh informasi resmi terkait pembuktian kasus tersebut. “Siapa yang menyampaikan itu? KPK ya?” katanya singkat.
Nama Dirjen Bea Cukai Muncul di Sidang Tipikor
Kasus ini mencuat setelah Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama disebut dalam sidang dugaan suap importasi barang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026.
Dalam persidangan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya amplop bertuliskan kode sales 2-1 DIR yang diduga berisi uang senilai 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar untuk Dirjen Bea Cukai.
Baca Juga: Penduduk Kota Bogor Tembus 1,08 Juta Jiwa, Kemiskinan dan Pengangguran Justru Menurun
Fakta tersebut terungkap ketika Kepala Seksi Intelijen DJBC, Orlando Hamonangan alias Ocoy, dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik Blueray Cargo, John Field.
Prabowo Minta Bea Cukai Dibersihkan
Sorotan terhadap dugaan praktik suap di lingkungan Bea Cukai semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Keuangan melakukan pembenahan total di tubuh DJBC.
Presiden bahkan secara tegas meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu 20 Mei 2026.
“Bea Cukai harus dibenahi. Saya minta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu bekerja dengan baik,” tegas Prabowo. (***)
Editor : Yosep Awaludin