RADAR BOGOR – Program penyaluran hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah menuai sorotan publik. Namun, kebijakan tersebut justru dinilai memiliki dasar hukum kuat dan sejalan dengan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HIPKA), Kamrussamad, menegaskan bahwa program kurban melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmapres) merupakan bentuk nyata APBN yang kembali kepada masyarakat.
“Program kurban Presiden melalui Banmapres merupakan bentuk nyata APBN yang kembali kepada rakyat. Selain memberikan manfaat sosial, juga menggerakkan ekonomi peternak lokal karena seluruh sapi dibeli dari peternak dalam negeri,” ujar Kamrussamad.
Ia menjelaskan, pada tahun ini pemerintah menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh Indonesia dengan nilai anggaran sekitar Rp100 miliar. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Dari jumlah itu, 598 ekor sapi disalurkan langsung ke pemerintah daerah, sementara 500 ekor lainnya diberikan melalui organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan tokoh agama.
Atasi Ketimpangan Distribusi Hewan Kurban
Menurut Kamrussamad, program ini juga menjadi jawaban atas ketimpangan distribusi hewan kurban yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah. Ia merujuk data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) yang menyebut nilai transaksi ekonomi kurban tahun 2026 mencapai Rp26,89 triliun, namun masih terkonsentrasi hampir 80 persen di Pulau Jawa.
“Masih ada ratusan kabupaten dan kota yang mengalami defisit distribusi kurban. Karena itu negara perlu hadir agar manfaat kurban lebih merata,” jelasnya.
Kamrussamad menegaskan, program Banmapres memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026 serta sejalan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi APBN.
Ia menyebut, melalui fungsi alokasi, pemerintah membeli sapi dari peternak lokal sehingga menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara fungsi distribusi memastikan pemerataan manfaat kurban hingga ke daerah yang selama ini minim akses.
“APBN tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keadilan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut program ini bukan hal baru. Tradisi bantuan sapi kurban telah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, namun cakupan distribusinya terus diperluas.
“Di era Presiden Prabowo, distribusinya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota serta melibatkan lembaga keagamaan dan pesantren,” ujarnya.
Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah sapi kurban Presiden Prabowo meningkat dari 985 ekor pada 2025 menjadi 1.098 ekor pada 2026.
“Seluruh sapi berasal dari peternak lokal, sehingga manfaatnya ganda: untuk peternak dan masyarakat penerima,” kata Kamrussamad.
Ia berharap program tersebut terus berlanjut sebagai upaya memperkuat pemerataan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor peternakan.(ded)
Editor : Eka Rahmawati