RADAR BOGOR - Pasca Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026), kini, Dadan Hindayana jadi perhatian publik
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam restrukturisasi itu, Dadan diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN bersama dua wakil kepala lembaga, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Posisi Dadan kemudian dipercayakan kepada Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Baca Juga: Bulog Cetak Rekor Baru, Serap 3 Juta Ton Beras hingga Juni 2026 dan Dekati Target Nasional
Sementara posisi wakil kepala kini ditempati Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Pemerintah menyebut pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian dan lembaga, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, di balik kiprahnya membangun Badan Gizi Nasional sebagai lembaga strategis baru, perjalanan kepemimpinan Dadan juga diwarnai sejumlah polemik yang menyita perhatian publik.
Akademisi IPB yang Dipercaya Memimpin Program Strategis Nasional
Sebelum memimpin BGN, Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi senior dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan keahlian di bidang proteksi tanaman.
Ia menempuh pendidikan tinggi di IPB sebelum melanjutkan studi doktoralnya di University of Bonn dan Leibniz Universität Hannover, Jerman.
Rekam jejak akademiknya menjadi salah satu alasan dirinya dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional saat lembaga tersebut dibentuk untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis.
Meski memiliki latar belakang akademik yang kuat, berbagai kebijakan dan pernyataannya selama memimpin BGN beberapa kali memicu perdebatan di ruang publik.
1. Pernyataan Konsumsi Susu 2 Liter per Hari Jadi Perbincangan Nasional
Salah satu kontroversi yang paling banyak dibicarakan terjadi pada Mei 2025 ketika Dadan menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren Syaichona Muhammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan pengalaman pribadinya yang rutin mengonsumsi dua liter susu setiap hari.
Dadan menghubungkan kebiasaan tersebut dengan pertumbuhan fisik kedua anaknya yang memiliki tinggi badan di atas 180 sentimeter.
Pernyataan itu kemudian memicu beragam reaksi. Sebagian masyarakat menilai pengalaman tersebut kurang relevan dengan kondisi ekonomi banyak keluarga Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan daya beli.
Menanggapi polemik yang berkembang, Dadan kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pengalaman pribadi dan tidak pernah dimaksudkan sebagai kebijakan resmi dalam Program Makan Bergizi Gratis.
2. Usulan Serangga dan Ulat Sagu sebagai Sumber Protein Tuai Pro dan Kontra
Kontroversi berikutnya muncul pada Januari 2025 ketika Dadan mengemukakan gagasan pemanfaatan serangga, termasuk belalang dan ulat sagu, sebagai alternatif sumber protein dalam program pemenuhan gizi.
Menurut Dadan saat itu, pemanfaatan bahan pangan tersebut dapat diterapkan di wilayah yang memang memiliki tradisi mengonsumsi serangga sebagai bagian dari budaya lokal.
Meski disampaikan dalam konteks diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal, usulan tersebut memicu perdebatan luas.
Sebagian pihak melihatnya sebagai inovasi pemanfaatan sumber protein alternatif, sementara pihak lain mempertanyakan penerapannya dalam skema program nasional.
3. Kasus Keracunan Makanan Jadi Ujian Terbesar Program MBG
Polemik paling serius selama masa kepemimpinan Dadan berkaitan dengan munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Data yang beredar menunjukkan ribuan peserta program terdampak dalam berbagai insiden yang terjadi di sejumlah daerah.
Salah satu kasus terbesar terjadi pada September 2025 ketika ratusan pelajar di Jawa Barat mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Kasus serupa kemudian dilaporkan muncul di sejumlah wilayah lain, termasuk Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Peristiwa tersebut memunculkan kritik terhadap sistem pengawasan keamanan pangan dan kualitas makanan dalam program MBG.
Situasi semakin menjadi perhatian setelah muncul perbedaan penjelasan terkait peran pengawasan antara Badan Gizi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
4. Pengadaan Motor Listrik Bernilai Triliunan Rupiah Jadi Sorotan
Di tengah pelaksanaan program MBG, perhatian publik juga tertuju pada rencana pengadaan lebih dari 20 ribu unit motor listrik operasional yang nilainya diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun.
Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Selain motor listrik, sejumlah pengadaan perlengkapan operasional lain seperti laptop, alat makan, perlengkapan pelatihan, hingga peralatan dapur juga ikut menjadi bahan diskusi publik.
Menanggapi isu tersebut, Dadan menjelaskan, sebagian pengadaan merupakan bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilaksanakan melalui mekanisme tertentu dan tidak seluruhnya dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional.
5. Menu MBG Saat Ramadan Dinilai Terlalu Sederhana
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama Ramadan 2025 juga tidak lepas dari kritik.
Saat itu, BGN menyesuaikan mekanisme distribusi makanan agar bisa dibawa pulang dan dikonsumsi saat berbuka puasa.
Menu yang diberikan antara lain telur rebus, susu, kurma, buah, dan makanan tahan simpan lainnya.
Namun sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan paket makanan yang dinilai terlalu sederhana.
Kritik pun bermunculan karena menu tersebut dianggap belum mencerminkan standar gizi yang diharapkan masyarakat dari program nasional bernilai besar tersebut.
6. Anggaran Fantastis dan Ketepatan Sasaran Program Dipertanyakan
Selain persoalan teknis pelaksanaan, Program Makan Bergizi Gratis juga mendapat sorotan terkait besarnya kebutuhan anggaran negara.
Sejumlah kajian menyebut program tersebut berpotensi menyerap anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Besarnya angka tersebut memicu diskusi mengenai efektivitas penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap kondisi fiskal nasional.
Di sisi lain, sejumlah analisis juga mempertanyakan pemerataan manfaat program.
Beberapa kajian menunjukkan manfaat MBG dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di wilayah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang tinggi.
7. Wacana Membawa MBG ke Arab Saudi Picu Perdebatan Baru
Kontroversi terakhir yang ramai diperbincangkan adalah rencana perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke Sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.
Dadan pernah mengungkapkan bahwa pihak sekolah dan tenaga pendidik di Jeddah menyambut baik program tersebut.
Namun, biaya penyediaan makanan di Arab Saudi yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia membuat wacana tersebut menuai kritik.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyempurnaan pelaksanaan program di dalam negeri sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri.
Babak Baru BGN Setelah Era Dadan Hindayana
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional menandai fase baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Di satu sisi, Dadan Hindayana dinilai berhasil membangun fondasi awal lembaga yang menjadi salah satu pilar penting program pemenuhan gizi nasional.
Namun di sisi lain, berbagai kontroversi yang muncul selama masa kepemimpinannya menjadi catatan yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Badan Gizi Nasional hingga saat ini.
Kini, di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang, publik menaruh harapan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjawab berbagai kritik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim