RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan langkah pembenahan internal setelah terjadinya pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, BGN memastikan target penerima manfaat program unggulan pemerintah tersebut tetap menjadi prioritas dan tidak akan dikurangi.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan, pihaknya telah menggelar konsolidasi internal guna menyusun strategi baru yang berorientasi pada penghematan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan program MBG.
Baca Juga: Persiapan PKL, Mahasiswa Jurnalistik Universitas Pakuan Intip Dapur Kerja Radar Bogor
Menurut Nanik, anggaran yang dikelola BGN saat ini mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Meski demikian, lembaganya berupaya mencari berbagai celah efisiensi tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Fokus Efisiensi Tanpa Mengurangi Penerima Manfaat
Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan, efisiensi anggaran menjadi agenda utama yang sedang dijalankan lembaganya.
Bahkan, BGN masih membuka peluang untuk melakukan penghematan lebih lanjut apabila memungkinkan.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada jumlah penerima manfaat program MBG.
1. Refocusing Kelompok Penerima Manfaat
Sebagai langkah awal, BGN melakukan penataan ulang atau refocusing terhadap kelompok penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
2. Moratorium SPPG Baru dan Evaluasi Ketat Dapur MBG
Selain melakukan penyesuaian penerima manfaat, BGN juga memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan titik baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan moratorium ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian belanja sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas yang telah beroperasi.
Baca Juga: Jalan Batutulis Kota Bogor Kembali Ditutup, Warga Diminta Bersabar hingga Trase Selesai Oktober 2026
Nanik menjelaskan, perhatian utama saat ini diarahkan pada pembenahan dapur-dapur MBG yang sudah berjalan.
3. Suspend Dapur Tidak Layak
Evaluasi mencakup kelayakan fasilitas, standar kebersihan, kualitas produksi makanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional.
Menurutnya, dapur yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend hingga mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
"Jika tidak sesuai, dapur akan kami suspend," tegasnya kepada wartawan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat tetap aman, sehat, dan berkualitas.
4. BGN Siapkan Skema Khusus MBG untuk Wilayah 3T
Di sisi lain, BGN juga tengah merancang pola pelaksanaan baru Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Daerah-daerah tersebut selama ini menghadapi tantangan tersendiri terkait distribusi logistik, infrastruktur, dan biaya operasional.
Nanik mengatakan, pihaknya sedang mengkaji sejumlah alternatif skema agar pelaksanaan program di wilayah 3T dapat berjalan lebih efektif tanpa menambah beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui berbagai langkah tersebut, BGN berharap program MBG tetap mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung agenda efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah.
BGN Prioritaskan Efektivitas Program di Tengah Penyesuaian Anggaran
Konsolidasi internal yang dilakukan BGN menjadi sinyal, lembaga tersebut tengah memasuki fase penataan baru pasca pergantian pimpinan.
Dengan kombinasi kebijakan efisiensi, evaluasi fasilitas, serta pengembangan skema khusus untuk wilayah 3T, BGN berupaya menjaga keberlangsungan program MBG tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.
Fokus utama lembaga tersebut, saat ini adalah memastikan setiap program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi nasional. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim