RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN), mulai membuka berbagai opsi pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Itu dilakukan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang program Makan Bergizi Gratis atau MBG di berbagai daerah.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, pemerintah saat ini tengah mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga hibah dari negara lain untuk membantu pembangunan fasilitas pendukung, termasuk dapur layanan gizi.
Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Dari Hibah Internasional hingga CSR BUMN, Semua Potensi Digerakkan
Menurut Nanik, pada tahap awal konsep pembiayaan program dan infrastruktur pendukung MBG dirancang sepenuhnya menggunakan dana APBN.
Namun, seiring perkembangan program, BGN melihat peluang untuk menghadirkan sumber pembiayaan alternatif yang dapat meringankan beban keuangan negara.
“Sekarang kami mencoba berbagai alternatif pendanaan. Ada dukungan dari CSR BUMN, hibah dari negara lain, hingga bantuan dari sejumlah yayasan yang bersedia mendukung pembangunan fasilitas dapur,” ujar Nanik kepada wartawan.
Ia menjelaskan, sejumlah hibah yang diterima saat ini tidak hanya berfokus pada program MBG semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Pengusaha di Daerah Terpencil Didorong Ikut Berkontribusi
BGN juga membuka peluang bagi kalangan dunia usaha untuk berpartisipasi melalui program CSR, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah terpencil.
Nanik menilai, keberadaan perusahaan di daerah yang memiliki sekolah, fasilitas pendidikan, maupun komunitas masyarakat dapat menjadi peluang kolaborasi dalam mendukung pembangunan fasilitas pendukung program gizi.
“Ketika ada pengusaha yang berinvestasi di daerah terpencil dan memiliki program CSR, maka kontribusi tersebut dapat diarahkan untuk membantu pembangunan fasilitas yang mendukung layanan gizi masyarakat,” katanya.
BGN Ingin Program Gizi Berkelanjutan Tanpa Membebani APBN
Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa langkah diversifikasi sumber pendanaan ini dilakukan untuk menciptakan program yang lebih berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN.
Sebelumnya, kata dia, skema pembiayaan pembangunan fasilitas pendukung program MBG direncanakan sepenuhnya menggunakan dana negara.
Baca Juga: Tak Terima Ditegur, Bang Jago Diduga Aniaya Pemuda di Beji Depok, Kini Ditangkap Polisi
Namun kini, BGN berupaya menghadirkan model pembiayaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebutuhan anggaran tidak seluruhnya ditanggung pemerintah.
“Intinya, kami ingin mengurangi beban APBN yang sebelumnya direncanakan menanggung seluruh pembiayaan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” tutur Nanik.
Kolaborasi Jadi Kunci Perluasan Program MBG
Langkah BGN menggandeng sektor swasta, BUMN, lembaga filantropi, hingga mitra internasional dinilai menjadi strategi penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap cakupan layanan MBG dapat terus diperluas tanpa memberikan tekanan berlebih terhadap anggaran negara. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim