RADAR BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang mulai melakukan penyesuaian besar dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fokus utama kebijakan baru ini BGN adalah efisiensi anggaran tanpa mengurangi jumlah penerima manfaat, dengan penekanan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program.
Langkah efisiensi tersebut telah dibahas secara internal setelah Nanik resmi menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang tengah menjalani proses hukum akibat kasus dugaan korupsi.
Meski tidak menyebutkan secara detail besaran penghematan yang ditargetkan, Nanik menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada jumlah penerima manfaat program MBG.
Diketahui, anggaran BGN saat ini telah disesuaikan menjadi sekitar Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.
Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih membuka peluang untuk melakukan efisiensi lanjutan, namun tetap memastikan sasaran program tidak berkurang.
“Kami akan terus melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, namun sasaran penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama. Salah satu langkah awal adalah melakukan penataan ulang penerima manfaat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis 4 Juni 2026.
Empat Strategi Efisiensi BGN
Dalam kebijakan barunya, BGN menerapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, melakukan peninjauan ulang terhadap daftar penerima manfaat program MBG.
Kedua, pemerintah menetapkan penghentian sementara atau moratorium pendaftaran baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketiga, dilakukan pembenahan terhadap dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar kualitas, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Nanik menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
“Jika ditemukan dapur yang tidak sesuai standar, kami akan melakukan penghentian operasional sampai dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Keempat, program MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan dijalankan dengan skema yang lebih fleksibel agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Fokus Beralih ke Kualitas, Bukan Target Jumlah
BGN kini tidak lagi menargetkan capaian 82 juta penerima manfaat seperti rencana sebelumnya.
Pemerintah memilih untuk memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dibanding mengejar jumlah penerima dalam skala besar.
Nanik menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah dibahas bersama Presiden, dan pemerintah menilai pendekatan baru lebih realistis untuk tahun 2026.
“Dalam pembahasan bersama Presiden, kami menyampaikan bahwa untuk tahun 2026 kami tidak akan mengejar target jumlah penerima. Fokus kami adalah peningkatan kualitas program,” ungkapnya.
Pemanfaatan Fasilitas Lokal untuk Wilayah 3T
Untuk daerah 3T yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit, BGN menilai pembangunan dapur baru tidak selalu efektif.
Sebagai alternatif, fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah akan dimanfaatkan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi.
Menurut Nanik, pendekatan ini lebih efisien dibanding membangun infrastruktur baru di wilayah dengan jumlah penerima terbatas.
“Di beberapa daerah 3T, jumlah siswa sangat kecil, sehingga lebih efektif memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti kantin sekolah daripada membangun dapur baru,” jelasnya.
Skema Pendanaan Alternatif MBG
Selain efisiensi anggaran, BGN juga mulai membuka peluang pendanaan alternatif untuk mendukung program MBG.
Sumber pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, termasuk BUMN, serta hibah dari negara lain.
Nanik menyebutkan bahwa beberapa pihak swasta dan yayasan bahkan telah mulai berpartisipasi dalam mendukung pembangunan fasilitas dapur melalui skema hibah.
“Ke depan, tidak semua pembiayaan harus berasal dari negara. Kami membuka ruang bagi CSR, hibah internasional, dan kontribusi yayasan yang sudah mulai berjalan,” tutupnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin