RADAR BOGOR - Melemahnya nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap fiskal nasional, mantan Menteri Keuangan sekaligus ekonom senior, Chatib Basri, memaparkan 3 pilihan mendasar yang dapat diambil seorang Menteri Keuangan dalam menjaga kesehatan keuangan negara.
Menurut Chatib Basri, pengelolaan fiskal pada dasarnya tidak memiliki banyak ruang manuver.
Baca Juga: Listrik Padam Sudah 4 Jam, Toko Frozen Food di Kota Bogor Kelimpungan
Dalam menjaga keseimbangan neraca keuangan negara, pemerintah hanya memiliki tiga instrumen utama, yakni meningkatkan pendapatan negara, mengurangi pengeluaran, atau menambah utang.
Pernyataan tersebut disampaikan Chatib Basri kepada wartawan di Istana, Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
Tidak Ada Jalan Keempat dalam Mengelola Anggaran Negara
Dalam penjelasannya, Chatib Basri menegaskan bahwa prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebenarnya sangat sederhana.
"Menteri Keuangan itu tugasnya gampang," ucapnya kepada wartawan.
Jika pemerintah tidak mampu meningkatkan penerimaan negara, maka langkah berikutnya adalah melakukan efisiensi belanja.
Apabila pengurangan belanja juga tidak memungkinkan, maka opsi yang tersisa adalah mencari sumber pembiayaan melalui pinjaman.
Ekonom yang pernah menjabat Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, ketiga opsi tersebut merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan tidak ada alternatif lain di luar mekanisme tersebut.
Rupiah Melemah, Pajak dan Utang Dinilai Bukan Solusi Ideal
Di tengah kondisi rupiah yang terus melemah sepanjang 2026, Chatib Basri melihat tidak semua opsi fiskal dapat dijalankan secara efektif.
Diketahui, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar AS sebelum akhirnya berada di kisaran Rp18.058 per dolar AS pada perdagangan pasar spot siang hari.
Dalam situasi seperti saat ini, Chatib Basri menilai langkah menaikkan penerimaan negara melalui kenaikan pajak akan sulit diterapkan karena berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap aktivitas ekonomi.
Sementara itu, opsi menambah utang juga dianggap kurang ideal.
Baca Juga: Chatib Basri Datangi Istana, Ada Apa? Bertemu Presiden Prabowo Bersama Luhut
Menurutnya, tingginya biaya pendanaan atau cost of fund membuat pinjaman menjadi semakin mahal bagi pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya.
Pemotongan Belanja Dinilai Jadi Pilihan Paling Realistis
Melihat keterbatasan tersebut, Chatib Basri menilai langkah yang paling memungkinkan untuk ditempuh pemerintah saat ini adalah melakukan penyesuaian pengeluaran negara secara selektif.
Ia menjelaskan bahwa pengurangan belanja bukan berarti memangkas seluruh program pemerintah, melainkan melakukan rasionalisasi anggaran pada sektor-sektor yang dinilai kurang prioritas.
Langkah tersebut dapat dipadukan dengan upaya memperbaiki administrasi perpajakan agar penerimaan negara tetap meningkat tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Menurutnya, kombinasi efisiensi fiskal dan perbaikan sistem perpajakan menjadi pendekatan yang lebih realistis dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.
Tantangan Terbesar Bukan Ekonomi, Melainkan Politik
Meski solusi ekonomi dinilai cukup jelas, Chatib Basri menekankan bahwa tantangan terbesar sering kali muncul dari aspek politik.
Ia mengutip pandangan mantan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker, yang pernah menyatakan bahwa para pembuat kebijakan sebenarnya mengetahui langkah yang harus dilakukan, namun persoalannya adalah bagaimana mempertahankan dukungan politik setelah kebijakan tersebut dijalankan.
Menurut Chatib Basri, pernyataan tersebut menggambarkan persoalan klasik yang kerap dihadapi banyak negara, yaitu benturan antara kebutuhan ekonomi dan kepentingan politik.
Chatib Basri Kutip Thomas Sowell Soal Kelangkaan dan Politik
Untuk memperkuat argumentasinya, Chatib Basri juga mengutip pemikiran ekonom dan intelektual Amerika Serikat, Thomas Sowell.
Ia menjelaskan, pelajaran pertama dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan sumber daya karena kebutuhan manusia selalu lebih besar dibandingkan sumber daya yang tersedia.
Namun dalam praktik politik, sering kali prinsip dasar tersebut diabaikan demi kepentingan jangka pendek.
Karena itu, Chatib Basri menilai keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada perhitungan ekonomi semata, tetapi juga pada keberanian politik untuk mengambil keputusan yang sulit namun diperlukan.
Tekanan Rupiah Jadi Ujian Kebijakan Fiskal Pemerintah
Pelemahan rupiah yang terus berlangsung menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Satpam Dikeroyok Sekelompok Orang di Gunung Putri Bogor, Diduga karena Tak Penuhi Permintaan Uang
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pandangan Chatib Basri menunjukkan, efisiensi belanja negara dan reformasi administrasi perpajakan berpotensi menjadi pilihan paling realistis untuk menjaga kesehatan keuangan negara tanpa menambah beban ekonomi masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim