RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menegaskan, komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Salah satu langkah yang kini mulai diterapkan adalah kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN serta penyaluran tunjangan dan gaji secara langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus menyederhanakan proses birokrasi penyaluran hak-hak tenaga pendidik.
Baca Juga: DMI Rancabungur Bogor Resmi Dilantik, Siap Data Masjid dan Kawal Program BPJS Gratis untuk Marbot
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu'ti kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Abdul Mu'ti, pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
Sementara itu, guru ASN tetap menerima tunjangan profesi dengan nilai setara satu kali gaji pokok.
"Sekali lagi, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta jadi Rp2 juta, guru ASN sebesar gaji pokok," ungkapnya kepada wartawan.
Transfer Langsung Jadi Terobosan Baru
Tidak hanya meningkatkan nominal tunjangan, pemerintah juga melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana.
Jika sebelumnya proses pencairan melalui jalur birokrasi yang lebih panjang, kini gaji dan tunjangan guru akan ditransfer langsung ke rekening penerima setiap bulan.
Abdul Mu'ti menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi salah satu terobosan baru yang diharapkan mampu mempercepat penerimaan hak guru tanpa hambatan administrasi yang berbelit.
Langkah itu juga dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh para guru di seluruh Indonesia.
Dengan sistem transfer langsung, pemerintah berharap proses penyaluran menjadi lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.
150 Ribu Guru Berkesempatan Raih Beasiswa Tahun Ini
Selain peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan melalui program beasiswa bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D4 atau S1.
Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan beasiswa untuk 150 ribu guru.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester, sama seperti skema yang diberikan pada tahun sebelumnya.
Abdul Mu'ti mengatakan proses pendaftaran masih berlangsung dan pemerintah terus membuka kesempatan bagi para guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program tersebut.
Program ini diharapkan dapat membantu percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru sekaligus mendukung kualitas pendidikan nasional dalam jangka panjang.
12.500 Guru Penerima Beasiswa Siap Lulus Tahun Ini
Di sisi lain, program beasiswa yang telah diberikan kepada 12.500 guru pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif.
Para peserta yang mengikuti pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) saat ini telah memasuki tahap akhir perkuliahan dan sebagian diperkirakan akan menyelesaikan studinya pada tahun ini.
Abdul Mu'ti mengungkapkan, pemerintah berharap Presiden Prabowo Subianto dapat hadir dalam prosesi wisuda para guru penerima beasiswa tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan mereka dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan.
Fokus Pemerintah pada Kesejahteraan dan Kualitas Guru
Kenaikan tunjangan, penyaluran dana secara langsung, serta perluasan program beasiswa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sektor pendidikan nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap kesejahteraan guru semakin meningkat sekaligus mendorong lahirnya tenaga pendidik yang lebih profesional dan kompeten di masa depan. (*)
Editor : Siti Dewi Yanti