RADAR BOGOR - Pemerintah menegaskan bahwa langkah penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini dilakukan merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut sekaligus menjawab salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Jumat, 12 Juni 2026 terkait isu pemborosan anggaran negara.
Menurut Qodari, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan efisiensi anggaran sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak maupun kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat menjadi sasaran penyesuaian.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Program MBG Harus Berhasil, Minta Pelaksana yang Tak Serius untuk Mundur
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI,
Sabtu, 13 Juni 2026.
Qodari menjelaskan, kebijakan penghematan yang diterapkan pada sejumlah pos pengeluaran negara berhasil menghasilkan efisiensi anggaran dengan nilai mencapai sekitar Rp300 triliun. Dana tersebut kemudian diarahkan untuk mendukung program-program yang dinilai lebih strategis dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain fokus pada efisiensi, pemerintah juga terus berupaya menekan potensi kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan aset dan kekayaan negara secara lebih profesional dan akuntabel.
Qodari menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih baik, termasuk dalam upaya memberantas berbagai bentuk kebocoran yang selama ini dinilai merugikan negara.
"Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan, panglima dalam melawan kebocoran, karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ungkapnya.
Di sisi lain, ia menyebut aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Pemerintah, kata dia, terbuka dan menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa.
“Tuntutan masyarakat, mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi, tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” kata Qodari.
Editor : Eka Rahmawati