RADAR BOGOR – Dukungan terhadap Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) terus mengalir dari berbagai wilayah di Papua.
Para petani Papua menilai kebijakan pemerintah tersebut mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan yang terus berubah, sekaligus menjadi harapan baru bagi perekonomian masyarakat hingga generasi mendatang.
Bagi masyarakat Papua, pembukaan areal persawahan baru tidak sekadar meningkatkan produksi beras.
Program ini juga dinilai membantu warga beradaptasi dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi yang kini semakin bergeser.
Kepala Kampung Tokas, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Markus Homer, mengaku masyarakat menyambut antusias program pembukaan 3.700 hektare sawah baru di wilayahnya.
Markus yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Rata Jaya mengatakan pemanfaatan lahan tidur menjadi area persawahan memberikan optimisme baru bagi masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan.
Baca Juga: Pemkot Bogor Surati BGN, Minta Kepastian Jumlah Dapur MBG
"Kami sangat bersyukur dan menyambut dengan penuh semangat program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Papua. Ketahanan pangan menjadi bekal penting bagi kehidupan kami ke depan," ujar Markus saat menghadiri Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 dan diikuti sekitar 200 peserta dari Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, serta Papua Barat Daya.
Perubahan Zaman Ubah Pola Konsumsi Masyarakat Papua
Markus menilai perkembangan zaman turut mengubah kebiasaan masyarakat, terutama generasi muda yang kini semakin akrab dengan nasi sebagai makanan pokok sehari-hari.
"Anak-anak muda sekarang sudah terbiasa dengan pola konsumsi yang berbeda. Banyak yang memilih nasi sebagai makanan utama karena telah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," tuturnya.
Ia juga menyoroti perubahan sistem bercocok tanam masyarakat Papua. Jika dahulu warga terbiasa membuka kebun secara berpindah-pindah setiap beberapa bulan, kini pola tersebut semakin sulit diterapkan.
Menurut Markus, keberadaan sawah menetap menjadi solusi yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini.
"Dulu masyarakat bisa berpindah tempat saat berkebun. Sekarang tidak lagi seperti itu. Dengan sawah yang tetap di satu lokasi, kami tinggal mengolahnya secara berkelanjutan. Di Sorong Selatan, 3.700 hektare sawah yang dikerjakan sejak 2025 siap ditanami pada 2026," katanya.
Program Dinilai Mampu Menggerakkan Ekonomi Warga
Pandangan serupa disampaikan Kepala Kampung Molase, Distrik Klamono, Papua Barat Daya, Elias R. Semih.
Sebagai pemilik hak ulayat di lokasi program, ia menilai masyarakat menerima Program Cetak Sawah Rakyat karena diyakini mampu meningkatkan taraf hidup warga.
"Masyarakat menerima program ini dengan baik karena diharapkan bisa membawa perubahan terhadap kondisi ekonomi mereka," ujar Elias.
Baca Juga: BRI Hadirkan Reksa Dana USD Batavia di BRImo, Nasabah Kini Bisa Investasi Global Lebih Mudah
Ia menambahkan, kebutuhan pangan masyarakat Papua belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.
Karena itu, perluasan lahan sawah menjadi langkah penting untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
"Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat di akar rumput. Semoga program ini benar-benar menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan warga," katanya.
Petani Harapkan Dukungan Pascapanen
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Teguh Apmin Kampung Swentab, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Rizal Beno, menyebut Program Cetak Sawah Rakyat telah memberikan manfaat nyata bagi petani.
Kelompok taninya memperoleh alokasi lahan sawah seluas 50 hektare, dengan sekitar 5 hektare di antaranya telah mulai ditanami.
Meski demikian, Rizal berharap dukungan pemerintah tidak berhenti pada tahap pembukaan lahan dan penanaman, tetapi juga mencakup fasilitas pascapanen.
"Saat ini bantuan untuk mengolah tanah dan menanam sudah tersedia. Namun kami masih membutuhkan mesin panen agar proses produksi bisa berjalan lebih maksimal," ungkapnya.
Ia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap petani Papua dan berharap program tersebut terus berlanjut dengan dukungan sarana yang semakin lengkap.
Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun untuk Pertanian Papua
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk mendukung berbagai program pertanian di wilayah timur Indonesia tersebut.
Menurut Amran, penguatan sektor pertanian di Papua menjadi bagian dari strategi besar menuju kemandirian pangan nasional.
"Kami ingin Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa mampu mandiri dalam pangan dan energi sehingga inflasi tetap terkendali. Berbagai komoditas seperti padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, hingga singkong menjadi fokus pengembangan untuk saudara-saudara kita di Papua," ujarnya.
Kementerian Pertanian menargetkan perluasan cetak sawah seluas 80 ribu hektare di Papua sepanjang 2025–2026.
Program tersebut juga dibarengi dengan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern guna meningkatkan produktivitas petani.
Amran memastikan sebagian besar aspirasi petani dan pemerintah daerah yang disampaikan dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 telah ditindaklanjuti.
"Permintaan terkait traktor, irigasi, hingga cetak sawah sebagian besar sudah kami penuhi. Jika pelaksanaannya berjalan baik, seluruh kebutuhan itu akan kami dukung sepenuhnya, termasuk pengembangan kopi, pala, kakao, dan komoditas lainnya," tegasnya.
Program Cetak Sawah Rakyat pun diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Papua melalui pertanian yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. (***)
Editor : Yosep Awaludin