RADAR BOGOR – Pemerintah menilai integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi melalui Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain berpotensi meningkatkan produksi daging dalam negeri, skema ini juga diyakini mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor sapi dan daging sapi.
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa model integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi memiliki peluang besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif usai meninjau langsung pelaksanaan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, pada Jumat 19 Juni 2026.
Menurut Hanif, pola pengembangbiakan sapi secara alami yang diterapkan di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan metode inseminasi buatan.
Selain membutuhkan biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami dinilai memiliki tingkat keberhasilan lebih baik karena didukung keseimbangan hormon yang terbentuk secara natural.
Baca Juga: Cukup Dekat dari Bogor, Curug Cibeureum Wisata Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
"Skema seperti ini sangat ideal untuk pembibitan. Anak sapi yang telah berusia sekitar tiga hingga sembilan bulan kemudian disapih dan dipisahkan sehingga pertumbuhannya bisa berlangsung lebih optimal dan seragam," ujar Hanif.
Berdasarkan pemaparan pihak pengelola, jumlah populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti mengalami peningkatan signifikan.
Dari semula sekitar 300 ekor, kini berkembang menjadi hampir 1.500 ekor sapi yang dipelihara di area perkebunan dengan luas mendekati 16 ribu hektare.
Hanif menjelaskan, dengan perbandingan sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, peluang pengembangan integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan masih sangat terbuka.
Dari total sekitar 480 ribu hektare kebun sawit yang ada di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai memiliki kelayakan untuk dioptimalkan melalui program SISKA.
"Jika 250 ribu hektare lahan tersebut dimanfaatkan, setidaknya bisa menampung sekitar 20 ribu ekor sapi. Angka ini berpotensi membantu menutup kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan saat ini berkisar antara 56 ribu hingga 57 ribu ekor. Sementara kemampuan produksi daerah baru mencapai sekitar 33 ribu ekor, sehingga masih terdapat selisih kebutuhan lebih dari 20 ribu ekor.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan implementasi SISKA sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Menurutnya, apabila konsep integrasi sawit dan sapi diperluas ke berbagai daerah di Indonesia, maka ketahanan pangan, khususnya pasokan protein hewani, akan semakin kuat.
Secara nasional, Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit.
Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan lahan sekitar 13 hingga 15 hektare, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.
Baca Juga: Kasus RSUD Bogor Utara Mengerucut, Kejari Periksa 61 Saksi dan Segera Tetapkan Tersangka
"Jika potensi ini dimanfaatkan secara optimal, sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Konsumsi daging kita mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun, sedangkan produksi domestik masih berada di kisaran 400 ribu ton. Kekurangannya selama ini ditutup melalui impor," jelas Hanif.
Tidak hanya mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga memberikan manfaat bagi sektor perkebunan.
Keberadaan sapi dapat membantu mengendalikan pertumbuhan gulma sehingga biaya pembersihan lahan dapat ditekan hingga 50-70 persen.
Selain itu, limbah kotoran ternak juga berfungsi sebagai pupuk organik yang mampu meningkatkan kesuburan tanah dan menunjang pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
Untuk mencegah dampak negatif terhadap kondisi tanah, sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir.
Sapi hanya ditempatkan di satu titik selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.
Ke depan, pemerintah akan membahas pengembangan program SISKA bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pertanian serta sektor perdagangan.
Langkah tersebut dilakukan guna menyusun regulasi yang tepat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
"Kita tidak harus meniru sepenuhnya pola peternakan dari negara lain. Yang terpenting adalah mengembangkan sistem yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Integrasi sawit dan sapi merupakan salah satu keunggulan yang patut dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," pungkasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin