RADAR BOGOR – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT PLN (Persero) segera melakukan mengambil langkah mitigasi terukur dan komprehensif agar gangguan pasokan listrik yang sempat dikeluhkan masyarakat tidak kembali terjadi.
Bahlil menegaskan bahwa persoalan pemadaman listrik bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan batu bara untuk pembangkit. Menurutnya, pemerintah telah memastikan ketersediaan bahan bakar melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dengan memberikan penugasan kepada sejumlah perusahaan tambang nasional untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik milik PLN.
Menteri ESDM menjelaskan bahwa konsumsi batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton setiap tahun. Untuk menjaga keamanan pasokan, pemerintah bahkan menetapkan kewajiban penyediaan batu bara sebesar 180 hingga 190 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan kebutuhan aktual pembangkit.
Baca Juga: Masa Tunggu Haji Sudah Dipangkas Jadi 26 Tahun, Presiden Prabowo Ingin Lebih Cepat Lagi
“Teknisnya untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba, itu sudah merupakan teknis manajemen logistik PLN," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu, 21 Juni 2026.
Menurut Bahlil, anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat kekurangan batu bara tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan iapun menilai gangguan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek operasional dan teknis dalam sistem kelistrikan yang berada di bawah tanggung jawab PLN.
Untuk memastikan penanganan berlangsung cepat, Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Dalam pembicaraan tersebut, ia meminta PLN segera mengambil langkah konkret guna mengatasi persoalan teknis sekaligus memperkuat sistem mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
"Saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut, saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat, y mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya, bukan kita, kita regulasinya dan yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," jelas Bahlil.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi dan menjamin ketersediaan energi primer sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, penyelesaian kendala di lapangan kini menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan oleh PLN sebagai operator penyedia layanan kelistrikan.
Bahlil berharap PLN dapat menyusun langkah penanganan yang terukur, komprehensif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menikmati pasokan listrik yang andal tanpa mengalami pemadaman berulang.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman, dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang di PLN," tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik dipicu oleh masalah teknis yang terjadi pada dua pembangkit listrik berkapasitas besar di Pulau Jawa. Kedua pembangkit tersebut dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan independent power producer (IPP) yang menjadi mitra PLN.
"Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ungkap Darmawan.
Akibat gangguan teknis tersebut, kedua pembangkit terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa sehingga memengaruhi kestabilan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Editor : Eka Rahmawati