RADAR BOGOR – Kabar yang mengkhawatirkan datang dari sektor industri otomotif nasional.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkap adanya potensi PHK massal yang dapat menimpa ribuan pekerja di Jawa Timur.
Penyebabnya, dua pabrik komponen otomotif yang berafiliasi dengan perusahaan asal Jepang disebut tengah mempertimbangkan relokasi produksi ke Vietnam.
Informasi tersebut disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Minggu, 21 Juni 2026.
Ia menyebut, dua perusahaan yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto itu sedang membahas rencana perubahan strategi bisnis seiring meningkatnya fokus industri otomotif global terhadap kendaraan listrik.
Meski enggan mengungkap identitas lengkap perusahaan, Said Iqbal memberikan petunjuk berupa inisial PT J dan PT S.
Baca Juga: Seminar Hari Lingkungan Hidup 2026, MAPAR UNB Ajak Merawat Alam, Menjaga Peradaban
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh dari jaringan serikat pekerja, perusahaan induk di Jepang menilai Vietnam lebih menjanjikan untuk pengembangan industri kendaraan listrik dibandingkan Indonesia.
Akibat pertimbangan tersebut, sebagian aktivitas produksi berpotensi dipindahkan ke negara tersebut.
"Dari informasi awal yang kami terima, perusahaan sedang mengkaji pemindahan sebagian produksinya. Mereka melihat pengembangan industri kendaraan listrik di Vietnam lebih kompetitif. Jika rencana ini terealisasi, ribuan pekerja bisa terdampak PHK," ujar Said Iqbal.
Ia menjelaskan, langkah relokasi bukan semata-mata penutupan usaha, melainkan bagian dari diversifikasi produk yang dilakukan perusahaan induk untuk beralih dari komponen otomotif konvensional menuju kebutuhan kendaraan listrik.
"Prinsipal di Jepang sedang mengubah arah bisnisnya. Fokus pengembangan produk akan diarahkan ke kendaraan listrik, dan mereka memilih Vietnam sebagai basis pengembangannya, bukan Indonesia," katanya.
Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk membuka komunikasi dengan manajemen perusahaan.
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi apabila proses relokasi benar-benar terjadi.
Selain itu, pihaknya berencana berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan perkembangan situasi tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: KPM PKH dan BPNT Berpeluang Dapat Bansos Tambahan, PIP Rp450 Ribu Dilaporkan Cair di Berbagai Daerah
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan bisnis perusahaan, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan nasional terkait pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Persoalan utamanya perlu dilihat dari sisi kebijakan. Bagaimana Indonesia dapat menciptakan iklim industri kendaraan listrik yang lebih kompetitif agar investasi tetap bertahan dan tenaga kerja tidak menjadi korban," tuturnya.
Potensi relokasi dua pabrik komponen otomotif ini menambah daftar tantangan yang dihadapi sektor manufaktur nasional.
Di tengah transformasi menuju era kendaraan listrik, pemerintah dinilai perlu memperkuat strategi industri agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik sekaligus mampu menjaga keberlangsungan lapangan kerja. (***)
Editor : Yosep Awaludin