RADAR BOGOR – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan), Hanif Faisol, menegaskan bahwa 98 kota di Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sistem pangan yang tangguh agar mampu menjamin ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan bahan pangan di tengah berbagai tantangan global.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan, Rabu 1 Juli 2026.
Hanif menjelaskan, saat ini lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kota memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, hingga kemampuan masyarakat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.
Baca Juga: 6 Cara Paling Gampang Liburan ke PIK dan PIK 2, Bisa Naik Bus Gratis hingga dari Bandara dan Bandung
"Sebanyak 98 kota di Indonesia merupakan simpul yang sangat penting dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sistem tersebut harus mampu menjamin produksi, distribusi, ketersediaan, hingga akses masyarakat terhadap pangan," ujar Hanif.
Ia menilai pendekatan pembangunan ketahanan pangan tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan program atau proyek jangka pendek.
Pemerintah daerah didorong membangun sistem yang berkelanjutan agar lebih siap menghadapi berbagai risiko, termasuk gangguan rantai pasok internasional.
Hanif mencontohkan potensi terganggunya distribusi pangan akibat konflik di kawasan Selat Hormuz sebagai pengingat, bahwa setiap daerah harus memiliki ketahanan pangan lokal yang kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar.
"Sudah saatnya kita melampaui pendekatan berbasis program semata. Yang perlu dibangun sekarang adalah sistem ketahanan pangan yang kokoh, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan memperkuat ketahanan pangannya sendiri ketika menghadapi berbagai tantangan," jelasnya.
Dalam forum tersebut, Hanif berharap Rakernas APEKSI XVII mampu menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah pusat.
Ia juga menyinggung pentingnya dukungan terhadap pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan.
Baca Juga: Demi Boyong Kvaratskhelia, Real Madrid Siap Berikan Vinicius ke PSG
Menurutnya, manfaat investasi tersebut akan dirasakan masyarakat ketika sistem distribusi berjalan lancar, pasokan tetap tersedia, dan harga pangan dapat dijangkau.
Hanif menambahkan, pemerintah selama ini telah memberikan berbagai dukungan dari sektor hulu.
Di antaranya melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan jagung, pemberian subsidi pupuk, hingga penguatan sistem distribusi serta penyimpanan hasil panen.
"Ketahanan pangan tidak bisa diwujudkan hanya melalui komitmen atau wacana. Dibutuhkan investasi dan dukungan nyata dari pemerintah. Biayanya memang besar, tetapi menjaga ketahanan pangan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar," tegasnya. (***)
Editor : Yosep Awaludin