RADAR BOGOR – Rencana penurunan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 menjadi sorotan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengingatkan agar pengurangan anggaran MBG tidak berdampak pada kualitas makanan, keamanan pangan, maupun jumlah penerima manfaat program tersebut.
Menurut Yahya, efisiensi anggaran MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang baik dan sistem pengawasan yang lebih ketat agar tujuan utama program tetap tercapai.
Baca Juga: Geger! Polisi Temukan 74 Kg Emas dan Uang Rp60 Miliar saat Geledah Rumah di Sentul Bogor
Ia berharap pemerintah tidak mengurangi alokasi untuk komponen utama, terutama biaya makanan yang saat ini sebesar Rp10 ribu per porsi, biaya operasional Rp3.000, serta insentif yang diberikan kepada mitra penyelenggara.
Yahya juga mengusulkan agar skema insentif bagi mitra dievaluasi. Menurutnya, besaran insentif sebaiknya disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani, bukan diberikan dalam nominal tetap tanpa mempertimbangkan kapasitas layanan.
Selain itu, ia menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh mengurangi cakupan penerima manfaat MBG.
Baca Juga: 103 Bangunan Liar dan PKL di Ciseeng Bogor Ditertibkan Petugas Gabungan
Pemerintah diminta tetap memastikan jutaan masyarakat yang menjadi sasaran program memperoleh layanan dengan kualitas yang sama.
Di sisi lain, Yahya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan profesionalisme, kehati-hatian, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret lembaga tersebut.
Ia juga meminta evaluasi terhadap pegawai maupun mitra yang dinilai tidak menjalankan tugas secara profesional sebagai bagian dari upaya pembenahan internal.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Menurut Said, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diperkirakan sekitar 21 ribu titik
Serta cakupan layanan bagi sekitar 84 juta siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil dan program penanganan stunting.
Meski anggaran diperkirakan menurun, DPR menekankan bahwa kualitas layanan, keamanan pangan, serta keberlanjutan program harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga