RADAR BOGOR - Target pertumbuhan ekonomi 5,9-6 persen yang diusung pemerintah dalam RAPBN 2027 mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi DPR RI. Namun, persetujuan untuk melanjutkan pembahasan itu dibarengi sederet catatan tajam, mulai dari kualitas pertumbuhan, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, hingga beban utang dan efektivitas program prioritas pemerintah.
Delapan fraksi menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa, 18 Agustus 2026. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dapat menerima RUU APBN 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal 2027 “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,9–6 persen. Dalam RAPBN tersebut, belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,1 triliun, sedangkan pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun. Dengan demikian, defisit dipatok Rp671,1 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu yang memberikan sorotan paling panjang. Juru Bicara PDI-P Budi Sulistiono bahkan mempertanyakan secara langsung makna tema kebijakan fiskal pemerintah, terutama mengenai siapa yang akan menikmati kesejahteraan dan bagaimana keberhasilannya diukur.
“Pertama, tema kebijakan fiskal tahun 2027 adalah ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’ belum disertai dengan penjelasan siapa yang sejahtera lebih cepat dan apa ukuran dan indikator lebih cepat,” ujar Budi.
PDI-P meminta target pertumbuhan 5,9 persen tidak berhenti sebagai angka statistik. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi peningkatan penghasilan rakyat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, penguatan produksi nasional, industrialisasi, produktivitas, hingga peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Fraksi ini juga menyoroti target pendapatan negara Rp3.426 triliun atau sekitar 12,25 persen terhadap PDB. Rasio tersebut dinilai masih jauh dari target pemerintah mencapai 18 persen PDB pada 2029.
Beban bunga utang sebesar Rp650,3 triliun turut menjadi perhatian. PDI-P menilai besarnya pembayaran bunga utang berpotensi semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah. Selain itu, fraksi tersebut meminta reformasi subsidi energi, perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN menjadi 102 juta peserta, serta pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan terhadap rancangan kebijakan pemerintah. Juru Bicara Golkar Nurul Arifin menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dapat dicapai dengan memperkuat investasi, produktivitas, hilirisasi, industrialisasi, pembangunan sumber daya manusia, serta sektor-sektor prioritas.
Meski demikian, Golkar meminta pemerintah menjelaskan strategi agar pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.
Golkar juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai arah kebijakan dan strategi pengelolaan dana bagi hasil (DBH) 2027. Kebijakan tersebut dinilai perlu menjaga keselarasan antara penerimaan negara yang dibagihasilkan, kebutuhan pembangunan daerah, dan pemerataan pembangunan.
Fraksi Partai Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap agenda transformatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara Gerindra Kamrussamad menilai APBN 2027 harus menjadi instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, memperkecil kesenjangan antarwilayah, mempercepat penurunan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Gerindra mendukung asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta target pendapatan negara Rp3.426 triliun.
Fraksi tersebut juga mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4 persen terhadap PDB pada 2027. Gerindra meminta rasio pajak dapat konsisten berada di level dua digit. Sementara target defisit 2,4 persen terhadap PDB dinilai menunjukkan kebijakan fiskal yang prudent.
Sorotan berbeda disampaikan Fraksi NasDem. Fraksi ini menilai target pertumbuhan 6 persen optimistis, tetapi masih realistis dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.
“Namun demikian, akselerasi ini menuntut lima prakondisi fundamental yang tidak bisa ditawar,” kata Juru Bicara NasDem Charles Meikyansah.
NasDem mendorong investasi lebih diarahkan ke sektor padat karya, terutama manufaktur, agroindustri, dan tekstil. Fraksi tersebut bahkan menetapkan indikator bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi idealnya mampu menghasilkan tambahan sekitar 3 juta hingga 3,3 juta tenaga kerja formal per tahun.
NasDem juga mendukung target inflasi 2,5 persen. Namun, pemerintah diminta mengantisipasi potensi lonjakan harga pangan dan energi akibat cuaca ekstrem serta ketegangan geopolitik.
Pengelolaan dividen BUMN juga tak luput dari perhatian, terutama setelah adanya pengalihan dividen kepada BPI Danantara. NasDem meminta transparansi dalam pengelolaannya.
Fraksi PKS menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,9 persen harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan tidak boleh hanya mengacu pada statistik pertumbuhan, tetapi juga penurunan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
“Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan hanya pencapaian angka statistik semata tetapi harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujar Juru Bicara PKS Eky Awal Muharram.
PKS juga mengingatkan pemerintah mengenai besarnya beban utang. Pembayaran bunga utang sekitar Rp650 triliun atau 18,98 persen dari target pendapatan negara dinilai dapat menjadi beban fiskal yang besar pada masa mendatang.
Untuk program MBG, PKS menyatakan dukungan, tetapi meminta tata kelola diperketat dan dipastikan bebas dari korupsi.
Menariknya, PKS juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada kelompok kelas menengah. Menurut fraksi tersebut, masyarakat kelas menengah juga rentan terdampak ketika terjadi tekanan ekonomi.
“Fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian yang memadai kepada golongan kelas menengah yang seringkali ketika terjadi tekanan ekonomi dan penurunan pribadi mereka menjadi korban,” papar Eky.
Fraksi PAN turut memberikan catatan terhadap program prioritas pemerintah, khususnya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Merah Putih (KDMP/KKMP). PAN mendukung evaluasi terhadap kedua program tersebut agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
“Evaluasi ini bukan untuk mengurangi dukungan, melainkan memastikan kedua program tersebut semakin tepat sasaran, efektif dan akuntabel,” kata Juru Bicara PAN Farrah Putri Nahlia.
PAN juga menilai target pertumbuhan 5,9 persen perlu ditopang investasi produktif dan padat karya, hilirisasi, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM.
Besarnya pembayaran bunga utang Rp650,3 triliun juga menjadi sorotan PAN. Terlebih, belanja modal dalam RAPBN 2027 disebut turun menjadi Rp295,2 triliun.
Fraksi PKB berpandangan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Juru Bicara PKB Kaisar Abu Hanifah menilai pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan masuknya modal dan investasi. Pertumbuhan harus bertumpu pada peningkatan produktivitas melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, industri manufaktur, serta peningkatan kualitas SDM.
PKB juga menyoroti target inflasi 2,5 persen. Pemerintah diminta memperkuat produktivitas pangan, irigasi, gudang, konektivitas logistik, cadangan pangan, dan rantai distribusi.
Dari sisi fiskal, PKB meminta belanja negara sekitar Rp4.097 triliun memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian,” ucap Kaisar.
Sementara itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah menyiapkan antisipasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Juru Bicara Demokrat Dina Lorenza Audria mengatakan pemerintah perlu mengetahui sejak awal dampak perubahan ekonomi terhadap penerimaan negara, subsidi, pembayaran bunga utang, defisit, hingga kebutuhan pembiayaan.
“Pertumbuhan 6% harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan real, produktivitas tenaga kerja, daya beli, serta semakin meratanya kesejahteraan,” kata Dina.
Demokrat juga meminta pemerintah tidak hanya menggunakan satu asumsi makroekonomi. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan stress test dan sejumlah skenario alternatif sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi.
Pada akhirnya, meski seluruh fraksi memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU APBN 2027, pesan yang mengemuka relatif sama: pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi harus berkualitas dan terasa langsung oleh masyarakat. Belanja Rp4.097 triliun pun dituntut diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi rakyat.(ded)
Editor : Eka Rahmawati