RADAR BOGOR – Skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mengalami perubahan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan formula baru agar pemberian insentif dinilai lebih tepat sasaran dan adil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, BGN telah menyampaikan rencana untuk mengubah skema insentif yang selama ini diberikan kepada dapur-dapur SPPG atau MBG.
"Dia bilang insentif dapur MBGakan diubah. Tanya ke BGN," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jumat, 28 Agustus 2026.
Baca Juga: Bank bjb Raih 2 Penghargaan OJK pada Puncak Hari Indonesia Menabung 2026
Menurut Purbaya, perubahan tersebut dilakukan agar anggaran insentif dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
"Dia bilang akan diubah supaya tepat sasaran," katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa skema baru tidak lagi menyamaratakan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk seluruh SPPG.
Besaran insentif nantinya akan disesuaikan dengan sejumlah faktor, termasuk jangkauan pelayanan masing-masing dapur MBG.
Agustina menilai pemberian insentif dengan nominal yang sama untuk SPPG dengan cakupan pelayanan berbeda kurang mencerminkan prinsip keadilan.
Menurutnya, terdapat SPPG yang hanya melayani wilayah dengan radius sekitar 200 meter, sementara lainnya memiliki jangkauan hingga 300, 400, bahkan 500 meter. Karena itu, skema insentif perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Manchester United Kembali ke Liga Champions, tapi Diprediksi Gagal Lolos ke Fase Knockout
Perubahan besaran insentif tersebut juga akan berdampak terhadap waktu pengembalian modal atau balik modal bagi pengelola SPPG. Waktu yang dibutuhkan bisa menjadi lebih cepat maupun lebih lama, tergantung formula baru yang diterapkan.
Sebagai gambaran, Agustina sebelumnya menyebut insentif Rp6 juta per hari dengan asumsi operasional 313 hari dalam setahun dapat menghasilkan sekitar Rp1,87 miliar per tahun.
Jika modal pembangunan satu SPPG mencapai Rp3,5 miliar, investasi tersebut secara hitungan kasar dapat kembali dalam waktu sekitar dua tahun.
Selain skema insentif, BGN juga berencana mengevaluasi keberadaan dan lokasi SPPG. Evaluasi tersebut akan lebih diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Baca Juga: Ayam Goreng Basah di Bogor Ini Bikin Nagih, Disajikan Panas dengan Sambal Nampol
Selama ini, penentuan lokasi SPPG dinilai lebih banyak mempertimbangkan jumlah calon penerima di suatu wilayah. Ke depan, BGN ingin memastikan dapur MBG juga ditempatkan di daerah yang memang membutuhkan intervensi gizi.
Agustina mencontohkan, aspek seperti tingkat stunting maupun kondisi khusus suatu wilayah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi SPPG.
BGN kini tengah menyisir kembali data titik-titik SPPG yang telah tersedia. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan dapur di wilayah tertentu hingga potensi terjadinya persaingan dalam mendapatkan penerima manfaat.
Baca Juga: Ternyata Pelihara Anjing dan Kuncing Harus Sesuai dengan Karakter Pemilik, Kamu yang Mana?
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih efektif, baik dari sisi pengelolaan anggaran maupun ketepatan sasaran penerima manfaat.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga