RADAR BOGOR - Informasi mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hampir selalu menarik perhatian masyarakat.
Setiap kali muncul kabar mengenai formasi, jadwal seleksi, hingga perubahan status kepegawaian, informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial.
Tingginya minat masyarakat terhadap PPPK ternyata juga menjadi celah munculnya informasi yang tidak benar.
Baca Juga: Kenzo Kitchen Sentul, Bakmi Ayam Kampung Otentik yang Selalu Dicari
Oleh karena itu, calon pelamar perlu lebih teliti sebelum mempercayai informasi yang diterima melalui Facebook, TikTok, WhatsApp, maupun platform media sosial lainnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Maret 2026 secara khusus mengeluarkan klarifikasi mengenai informasi palsu yang mengatasnamakan pejabat BKN.
Informasi tersebut menyebut adanya status baru bagi PPPK. BKN memastikan informasi itu merupakan hoaks.
Baca Juga: Festival Kuliner Pecinan Viral Vol. 2 Hadirkan 60 Tenant dan 300 Menu, Catat Jadwalnya
BKN menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, jenis ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
Artinya, masyarakat perlu berhati-hati apabila menemukan informasi yang menyebut pemerintah akan menghapus PPPK atau menggantinya dengan status ASN baru tanpa dasar hukum yang jelas.
Selain persoalan hoaks, calon pelamar juga perlu memahami bahwa seleksi PPPK dilakukan melalui tahapan resmi.
Baca Juga: September Ceria! Selain TPG, Guru Berpeluang Dapat 2 Tunjangan Ini, Apa Saja?
Salah satu contohnya adalah seleksi kompetensi PPPK tingkat instansi Kementerian Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan BKN pada Februari 2026.
Sebanyak 23.836 peserta mengikuti seleksi menggunakan sistem CAT BKN di 35 lokasi.
Pada Juli 2026, proses serupa kembali berlangsung untuk calon guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Bansos PKH Validasi By Sistem Cair! Ada Saldo Rp225 Ribu di KKS Baru
BKN mencatat 118.432 peserta mengikuti seleksi kompetensi di 42 lokasi.
Pelaksanaan menggunakan CAT menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel.
Fakta tersebut penting karena masyarakat sering kali hanya berfokus pada informasi mengenai “kapan pendaftaran dibuka”.
Baca Juga: Speedometer Motor Mati dan Jarumnya Diam di Angka Nol? Ini 2 Penyebab dan Cara Memperbaikinya
Padahal, setelah pendaftaran masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui peserta, mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi kompetensi sesuai ketentuan masing-masing pengadaan.
Calon pelamar juga harus memahami perbedaan antara seleksi PPPK dan kebijakan PPPK Paruh Waktu.
PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan khusus dalam rangka penataan tenaga non-ASN dan memiliki kriteria tersendiri.
Baca Juga: Pisang Gapit dan Soto Banjar Khas Kalimantan di Pasar Bersih Sentul, Kuliner Langka Wajib Dicoba
Pemerintah telah menetapkan jabatan dan mekanisme pengadaannya melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Untuk menghindari penipuan, masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya apabila ada pihak yang meminta uang dengan janji dapat memasukkan nama ke dalam daftar peserta atau menjamin kelulusan.
Proses seleksi ASN memiliki mekanisme resmi dan berada dalam sistem pemerintah.
Baca Juga: Hore TPG Cair 2 Bulan, Cek Tanda Info GTK dan 4 Penyebab Dana Belum Ditransfer
BKN juga menyediakan berbagai layanan kepegawaian, termasuk CAT BKN dan layanan yang berkaitan dengan PPPK.
Kanal resmi BKN dapat menjadi salah satu rujukan untuk memeriksa informasi terkait perkembangan kebijakan ASN.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap PPPK, kecepatan mendapatkan informasi memang penting.
Namun, keakuratan informasi jauh lebih penting daripada menjadi orang pertama yang menerima kabar.
Baca Juga: Honda Vario Willie Salim Dimodifikasi Jadi Vario Sultan, Biayanya Tembus Rp167 Juta
Karena itu, sebelum membagikan informasi mengenai formasi atau jadwal PPPK 2026, calon pelamar sebaiknya melakukan pengecekan terlebih dahulu.
Pastikan informasi berasal dari BKN, Kementerian PANRB, atau instansi pemerintah yang memang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Dengan semakin banyaknya informasi yang beredar, masyarakat dituntut menjadi pelamar yang tidak hanya siap secara administrasi dan kompetensi, tetapi juga cerdas dalam memilah informasi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : bkn.go.id, Kemenpan RB