RADAR BOGOR – Pergantian Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian penting dalam perjalanan kebijakan fiskal Indonesia.
Dalam dua kali penyegaran jabatan, posisi strategis tersebut telah diisi oleh Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, dan kini Suahasil Nazara.
Sri Mulyani mengakhiri masa tugasnya pada 8 September 2025 dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Setahun kemudian, tepatnya 14 September 2026, Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara.
Pergantian tersebut tidak hanya menyangkut perubahan figur di tubuh Kementerian Keuangan.
Lebih dari itu, momentum ini turut menyoroti arah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), strategi menjaga pertumbuhan ekonomi, serta tantangan mempertahankan kepercayaan pasar.
Baca Juga: 8 Tersangka Kasus HGB di Kabupaten Bogor Digelandang ke Tahanan, Termasuk Dirjen ATR/BPN
Setiap Menteri Keuangan membawa pengalaman, karakter kepemimpinan, dan pendekatan kebijakan yang berbeda.
Namun, ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni mendukung stabilitas perekonomian, memperkuat pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan idealnya dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal nasional.
Kebijakan yang telah berjalan perlu tetap memiliki arah yang jelas, sementara strategi baru harus mampu menjawab kebutuhan perekonomian yang terus berkembang.
Jika ditelusuri, perjalanan Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil menunjukkan tiga penekanan kebijakan yang saling melengkapi.
Sri Mulyani dikenal dengan pendekatan yang mengutamakan fondasi dan kehati-hatian fiskal.
Purbaya lebih menonjolkan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun Suahasil memasuki jabatan tersebut dengan pengalaman teknokratis dan institusional yang panjang.
Rekam Jejak 3 Menteri Keuangan Era Prabowo
1. Sri Mulyani Indrawati, Menjaga Fondasi Fiskal
Sri Mulyani Indrawati menjadi figur pertama yang menjabat Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Guru Sertifikasi Merapat, Ini Tahapan Pencairan TPG September 2026
Ia menjalankan tugas tersebut sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025. Dengan demikian, masa pengabdiannya sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo berlangsung selama 10 bulan 18 hari.
Pada periode awal pemerintahan baru, Sri Mulyani berperan dalam meletakkan dasar pengelolaan ekonomi dan fiskal.
Fokus utamanya mencakup upaya menjaga kesinambungan serta kredibilitas APBN, mengendalikan defisit anggaran, dan menyiapkan kerangka APBN 2025.
Selain itu, Sri Mulyani turut mengawal penganggaran sejumlah program prioritas pemerintah.
Reformasi perpajakan juga dilanjutkan, bersamaan dengan penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan ekonomi tetap berjalan di tengah tantangan domestik maupun global.
Dalam masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen.
Sri Mulyani juga mengawal pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong beragam stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan tersebut diarahkan agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kebakaran Lahan di Cariu Bogor Lahap Area Seluas 1.000 Meter Persegi
Gambaran kondisi fiskal pada akhir masa jabatan Sri Mulyani dapat dilihat melalui realisasi APBN per 31 Agustus 2025.
Berdasarkan laporan tersebut, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.638,7 triliun.
Angka itu mengalami penurunan sebesar 7,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.960,3 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perbedaan antara pendapatan dan belanja itu membuat APBN mencatat defisit sebesar Rp321,6 triliun. Nilainya setara dengan 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Purbaya Yudhi Sadewa, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Setelah Sri Mulyani, posisi Menteri Keuangan dilanjutkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mulai menjabat pada 8 September 2025 dan mengakhiri masa tugasnya pada 14 September 2026.
Dengan masa jabatan selama 12 bulan 6 hari, Purbaya menjadi figur kedua yang memimpin Kementerian Keuangan pada era pemerintahan Prabowo Subianto.
Berbeda dengan penekanan Sri Mulyani, Purbaya membawa pendekatan yang lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baginya, kebijakan fiskal tidak hanya bertugas menjaga stabilitas anggaran, tetapi juga harus mampu memastikan aktivitas ekonomi terus bergerak.
Hal itu mencakup kelancaran kredit ke sektor produktif, peningkatan investasi, serta terjaganya daya beli masyarakat.
Baca Juga: Sudah Bayar SKD Sekolah Kedinasan 2026 Tapi Status Belum Berubah? Cek Penyebab dan Solusinya
Salah satu kebijakan yang menonjol pada masa kepemimpinannya adalah pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke sejumlah bank umum milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperbesar likuiditas perbankan. Dengan ketersediaan dana yang lebih besar, perbankan diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit, menekan biaya dana, serta mendorong konsumsi dan investasi.
Pada akhirnya, kebijakan itu diharapkan mampu mempercepat perputaran ekonomi dan menggerakkan sektor riil.
Selama masa kepemimpinan Purbaya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif kuat.
Pada Triwulan IV 2025, perekonomian Indonesia tumbuh 5,39 persen secara tahunan. Kemudian, pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen.
Angka tersebut disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Selanjutnya, ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,29 persen.
Selain berfokus pada pertumbuhan, Purbaya juga berupaya memanfaatkan APBN sebagai shock absorber atau peredam guncangan ekonomi.
Peran tersebut menjadi penting ketika harga minyak dunia mengalami peningkatan akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah pada awal 2026.
Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Baru Beli Nmax Neo S? Segera Lakukan 2 Tips Otomotif Ini Biar Gak Nyesel
Langkah itu juga diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal.
Adapun kondisi fiskal pada akhir masa jabatan Purbaya tercermin dalam realisasi APBN per Juli 2026.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.734,0 triliun. Jumlah tersebut meningkat 21,3 persen secara tahunan.
Pada sisi belanja, negara telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,2 persen secara tahunan.
Dengan realisasi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp235,6 triliun. Nilainya setara dengan 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
3. Suahasil Nazara, Mengandalkan Pengalaman Panjang di Kementerian Keuangan
Suahasil Nazara menjadi figur ketiga yang dipercaya memimpin Kementerian Keuangan pada era Presiden Prabowo Subianto.
Ia dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Berbeda dengan dua pendahulunya, Suahasil bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah memiliki perjalanan panjang sebagai teknokrat dan perumus kebijakan fiskal.
Kiprahnya di Kementerian Keuangan dimulai pada 2009. Ketika itu, Suahasil bergabung sebagai anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal.
Perjalanan kariernya berlanjut pada 2016. Suahasil kemudian dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Baca Juga: Kapan TPG September 2026 Cair? Cek Prediksi Jadwal dan Batas Akhir Sinkronisasi di Sini
Selanjutnya, sejak 2019, ia menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pengalaman tersebut menjadi bekal penting ketika Suahasil memasuki jabatan Menteri Keuangan.
Ia memiliki pemahaman terhadap proses perumusan kebijakan, pengelolaan fiskal, serta dinamika institusi Kementerian Keuangan.
Latar belakang tersebut juga memberi modal untuk menjaga kesinambungan kebijakan yang telah berjalan sekaligus menghadapi tantangan baru.
Karakter kepemimpinan Suahasil yang relatif tenang, berbasis kajian, dan mengedepankan pendekatan institusional berpotensi menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas fiskal.
Namun, tantangan yang dihadapi Suahasil tidak ringan. Pergantian Menteri Keuangan selalu menjadi perhatian pelaku pasar dan dunia usaha.
Dalam situasi tersebut, kepastian kebijakan menjadi salah satu kebutuhan utama.
Pasar dan pelaku ekonomi tidak cukup hanya memperoleh pernyataan optimisme. Mereka membutuhkan arah kebijakan yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya.
Karena itu, Suahasil menghadapi tugas untuk menjembatani dua kepentingan penting dalam pengelolaan fiskal.
Di satu sisi, kredibilitas APBN harus tetap terjaga. Di sisi lain, anggaran negara harus tetap mampu menjalankan perannya sebagai mesin pembangunan dan pendorong aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Bjb Hadirkan Goal Deal, Belanja Jersey dan Merchandise Persib Lebih Hemat
Tiga Pendekatan Fiskal yang Saling Melengkapi
Perbedaan karakter antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak harus dimaknai sebagai pertentangan kebijakan.
Ketiganya justru dapat dipandang sebagai representasi dari penekanan yang berbeda dalam satu ekosistem kebijakan fiskal nasional.
Sri Mulyani memberikan perhatian besar terhadap pentingnya membangun dan menjaga fondasi fiskal.
Stabilitas anggaran, pengendalian defisit, serta kredibilitas kebijakan menjadi bagian utama dari pendekatannya.
Sementara itu, Purbaya lebih menekankan pentingnya menggerakkan roda perekonomian. Likuiditas, kredit, investasi, konsumsi, dan pertumbuhan menjadi perhatian dalam strategi fiskalnya.
Adapun Suahasil memiliki peluang untuk mempertemukan kedua pendekatan tersebut.
Pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan dapat menjadi modal untuk membangun keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan pengelolaan risiko fiskal.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.
Untuk mendukung target tersebut, kebijakan fiskal yang dirancang Suahasil perlu disusun secara terukur.
Pemerintah membutuhkan strategi yang mampu mendorong pertumbuhan, tetapi tetap mempertahankan kepercayaan terhadap APBN.
Baca Juga: Pasien RSUD Bakti Pajajaran Cibinong Bogor Membludak, Kunjungan Naik Hampir 100 Persen
Suahasil dituntut untuk menemukan titik keseimbangan antara keberanian melakukan akselerasi ekonomi dan kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya mengandalkan stimulus maupun ekspansi belanja pemerintah.
Lebih jauh, pertumbuhan harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas investasi, serta perluasan kesempatan kerja.
Penguatan penerimaan negara juga menjadi bagian penting. Demikian pula efektivitas belanja pemerintah dan pengelolaan utang yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata diukur dari besaran defisit atau pertumbuhan ekonomi.
Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah APBN bagi masyarakat.
Menjaga APBN untuk Generasi Mendatang
Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan angka defisit dalam batas tertentu.
Pengelolaan APBN harus memastikan bahwa anggaran negara mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata.
Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, menjaga daya saing ekonomi, serta menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Di saat yang sama, pengelolaan fiskal juga harus memperhatikan ruang gerak generasi mendatang.
Baca Juga: Status SI Sudah Muncul? Ini Daftar Daerah yang Perlu Cek Saldo Bansos PKH BPNT di KKS
Artinya, kebutuhan pembangunan hari ini harus tetap dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya dalam mengelola perekonomian.
Dalam konteks itulah, pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani, Purbaya, hingga Suahasil menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan kebijakan fiskal Indonesia.
Ketiganya memiliki kontribusi dan pendekatan masing-masing. Tantangan selanjutnya adalah memastikan berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi pijakan bagi kebijakan fiskal yang lebih kuat, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan fondasi yang kokoh, dorongan pertumbuhan yang tepat, serta kredibilitas kebijakan yang terjaga, APBN diharapkan mampu terus menjalankan perannya sebagai instrumen pembangunan nasional. (***)
Oleh: Kamrussamad
Wakil Ketua Umum
KADIN INDONESIA Bidang Fiskal Moneter.