RADAR BOGOR - Informasi mengenai PPPK dosen dan peluang menjadi PNS semakin ramai diperbincangkan setelah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2026.
Namun, dosen perlu berhati-hati sebelum mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
Berikut tujuh hal yang perlu diperiksa.
1. Pastikan regulasinya benar-benar ada
Baca Juga: Viral Video A Day in My Live di Leuwiliang Bogor, Polisi Ungkap 2 Pelaku Produksi 20 Konten Asusila
PP 26/2026 merupakan regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah dan berstatus berlaku.
2. Baca judul peraturan secara utuh
Regulasi tersebut berbicara mengenai pengadaan khusus PNS dosen dari PPPK dosen.
Karena itu, tidak tepat jika judulnya disederhanakan menjadi "semua PPPK dosen otomatis menjadi PNS".
Baca Juga: APCO Group dan Entech Global Solution Bentuk Perusahaan Join, Investasi Rp10 Miliar Masuk Kota Bogor
3. Periksa tanggal berlaku
PP tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 25 Juni 2026.
Informasi yang mengklaim adanya ketentuan baru harus dibandingkan dengan tanggal dan regulasi terbaru.
4. Periksa sumber pengumuman
Informasi mengenai proses ASN sebaiknya berasal dari BKN, Kementerian PANRB, kementerian/lembaga terkait, atau instansi tempat bekerja.
Baca Juga: Pria Berseragam PT KAI Diduga Curi Barang di Minimarket Gunung Putri Bogor
BKN sendiri telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai ASN yang beredar tanpa dasar resmi.
5. Jangan abaikan sistem merit
PP 26/2026 menyebut bahwa pengadaan khusus tersebut dilakukan dalam kerangka sistem merit.
Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan.
Baca Juga: Jelang SKD Sekolah Kedinasan 2026, Pastikan 6 Hal Ini Sudah Siap
6. Bedakan PPPK dengan PPPK paruh waktu
Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2026 mengatur PPPK paruh waktu dan memasukkan dosen sebagai salah satu jabatan nonmanajerial yang dapat diisi melalui skema tersebut.
7. Tunggu ketentuan teknis resmi
Baca Juga: Siapkan Dana hingga Rp40 Miliar, Investor Singapura Bangun Perusahaan di Kota Bogor
Jika terdapat informasi mengenai jadwal pendaftaran, dokumen, batas usia, persyaratan khusus, atau tahapan seleksi, pastikan informasi tersebut berasal dari pengumuman resmi yang memang memiliki kewenangan.
Langkah ini penting agar dosen tidak dirugikan oleh informasi yang belum terverifikasi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : BKN — PP Nomor 26 Tahun 2026