RADAR BOGOR - Dosen ASN kembali mendapat perhatian pemerintah setelah Kementerian PANRB menerbitkan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Dosen.
Peraturan tersebut tercatat berstatus berlaku dan ditetapkan pada 4 Agustus 2026.
Aturan ini muncul tidak lama setelah pemerintah menerbitkan PP 26/2026 mengenai pengadaan khusus PNS dosen dari PPPK dosen.
Baca Juga: Jelang Lawan Singapura, Ini 23 Pemain Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
Kombinasi kedua regulasi tersebut membuat perkembangan karier dosen ASN menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipantau.
Mengapa aturan jabatan fungsional penting?
Jabatan fungsional menjadi salah satu instrumen dalam pembinaan karier ASN berdasarkan bidang keahlian dan profesionalitas.
Baca Juga: Ada Aturan Baru untuk Sekolah Kedinasan 2026, Ini Regulasi yang Menjadi Dasar Seleksi POLTEKPIN
Untuk dosen, aspek tersebut memiliki hubungan langsung dengan karier akademik.
Karena itu, dosen PPPK perlu memahami bahwa pembahasan status kepegawaian dan pembahasan jabatan fungsional merupakan dua hal yang berkaitan tetapi tidak identik.
PP 26/2026 memberi perhatian pada karier dosen
Baca Juga: Bukan Lagi Kemenkumham? Ini Panduan Baru Cek Sekolah Kedinasan Hukum 2026
Dalam PP 26/2026, pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa pengadaan khusus PNS dosen dari PPPK dosen harus tetap memperhatikan sistem karier jabatan fungsional dan profesionalitas dosen.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan perubahan status kepegawaian tidak dimaksudkan untuk mengabaikan sistem karier akademik.
Data kompetensi juga semakin penting
Baca Juga: PKH BPNT Masuk Sistem Bansos Digital, Ini Aturan Pendaftarannya
Perkembangan kebijakan ASN 2026 menunjukkan bahwa pemerintah semakin menekankan pengelolaan pegawai berdasarkan data kompetensi.
BKN, misalnya, menargetkan 600.000 ASN mengikuti Profiling ASN atau ProASN hingga Desember 2026.
BKN menyebut profiling tersebut digunakan untuk membangun basis data profil ASN guna mendukung pengembangan kompetensi, perencanaan karier, pengelolaan talenta, dan sistem merit.
Baca Juga: Pasca Viral Video A Day in My Live di Leuwiliang Bogor, DPRD Minta Pemkab Buat Perda
Dosen perlu mengikuti tiga perkembangan sekaligus
Untuk memahami arah kebijakan dosen PPPK, setidaknya terdapat tiga perkembangan yang perlu diperhatikan:
Pertama, PP 26/2026 tentang pengadaan khusus PNS dosen dari PPPK dosen.
Baca Juga: SMK AK Nusa Bangsa di Bogor Ciptakan Serum Daun Mimba untuk Jerawat
Kedua, Permen PANRB 14/2026 tentang Jabatan Fungsional Dosen.
Ketiga, kebijakan profiling dan manajemen talenta ASN.
Ketiganya menunjukkan bahwa pembahasan karier dosen tidak hanya berkaitan dengan status PNS atau PPPK.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : Kementerian PANRB