RADAR BOGOR – Salah satu pertanyaan yang sering muncul menjelang seleksi CPNS adalah mengenai jabatan apa saja yang kemungkinan dibutuhkan pemerintah daerah.
Jawabannya tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan tren media sosial.
Formasi resmi ditetapkan berdasarkan kebutuhan instansi dan proses perencanaan pemerintah.
Baca Juga: Daerah Anda Masuk Daftar? BKN Turun Tangan Evaluasi Manajemen ASN di 6 Pemkab Ini
Gambaran mengenai prioritas kebutuhan daerah dapat dilihat dari kebijakan pengadaan ASN sebelumnya.
Pada pengadaan ASN 2024, pemerintah memberikan perhatian terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan.
Kementerian PANRB mencatat kebutuhan ASN daerah mencapai lebih dari 1,8 juta formasi yang terdiri dari kebutuhan CPNS dan PPPK, dengan guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.
Baca Juga: Memburu Pemangsa Segera Hadir di Bioskop, Kisah 4 Jurnalis Memburu Pelaku Kekerasan Anak
Kebutuhan tersebut menunjukkan hubungan erat antara rekrutmen ASN dan pelayanan masyarakat.
Sekolah membutuhkan tenaga pendidik. Fasilitas kesehatan membutuhkan tenaga kesehatan.
Pemerintah daerah juga membutuhkan tenaga teknis untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan.
Baca Juga: Bukan Cuma Rekrutmen, Ini Target Baru BKN untuk Tata Karier ASN Daerah di 2026
Namun, calon pelamar tidak boleh menganggap bahwa jabatan yang dibuka pada satu periode otomatis akan dibuka kembali pada periode berikutnya.
Setiap pengadaan memiliki kebutuhan dan kebijakan tersendiri.
Karena itu, calon pelamar yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu sebaiknya tidak hanya menunggu informasi “formasi dibuka”, tetapi juga memahami jenis jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
Baca Juga: Pemandian Leuweung Seureuh Karawang, Wisata Gratis Adem dengan Pemandangan Sawah Hijau
Ketika pemerintah mengumumkan formasi resmi, informasi yang perlu diperiksa antara lain nama instansi, jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, lokasi penempatan dan persyaratan khusus.
Langkah tersebut lebih aman daripada mengandalkan daftar formasi tidak resmi yang beredar di media sosial.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : bkn.go.id, Kemenpan RB