RADAR BOGOR - Popularitas sekolah kedinasan membuat informasi penerimaan mudah menyebar di media sosial.
Namun, calon peserta POLTEKPIN perlu berhati-hati karena tidak semua informasi yang beredar dapat dijadikan acuan.
Kementerian PANRB telah mengingatkan peserta seleksi sekolah kedinasan agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan.
Baca Juga: Jangan Asal Daftar, 5 Tips Jitu Memilih Formasi CPNS Sesuai Ijazah dan Kualifikasi Anda
Pemerintah menegaskan bahwa seleksi menggunakan CAT dan peserta harus mengikuti proses sesuai kemampuan masing-masing.
Untuk POLTEKPIN, informasi penerimaan 2026 tersedia pada portal resmi seleksi Kementerian Hukum.
Portal tersebut mencantumkan bahwa pendaftaran mahasiswa baru POLTEKPIN 2026 dilakukan melalui sscasn.bkn.go.id pada 18–30 Agustus 2026.
Baca Juga: Orang Bogor Kudu Tau Nih, 7 Alasan Betah di Rumah, Bukan Sekadar Mager
Karena itu, calon peserta perlu membiasakan diri melakukan pemeriksaan informasi melalui beberapa sumber.
Pertama, cek portal resmi POLTEKPIN.
Kedua, cek SSCASN BKN ketika proses pendaftaran berlangsung.
Ketiga, cek informasi kebijakan melalui Kementerian PANRB.
Baca Juga: Daerah Anda Masuk Daftar? BKN Turun Tangan Evaluasi Manajemen ASN di 6 Pemkab Ini
Keempat, perhatikan dokumen PDF atau pengumuman resmi yang diterbitkan instansi.
Peserta juga perlu berhati-hati terhadap akun media sosial yang menawarkan bantuan kelulusan, meminta sejumlah uang, atau mengklaim memiliki akses khusus terhadap panitia seleksi.
Kementerian PANRB secara tegas mengingatkan peserta agar tidak percaya pihak yang menjanjikan kelulusan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Tunggu Formasi, Ini yang Perlu Disiapkan Calon Pelamar CPNS Daerah dari Sekarang
Dengan proses seleksi yang menggunakan CAT BKN dan tahapan lanjutan yang ditetapkan instansi, peserta sebaiknya mempersiapkan kemampuan sendiri serta mengikuti seluruh instruksi resmi.
Informasi yang benar mengenai POLTEKPIN tidak perlu dicari dari sumber tidak jelas. Kanal resmi Kementerian Hukum, POLTEKPIN, BKN, dan Kementerian PANRB menjadi rujukan utama.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : Kemenpan RB