RADAR BOGOR - Tahun 2026 menjadi salah satu periode penting dalam perkembangan kebijakan ASN di perguruan tinggi.
Sejumlah regulasi baru muncul dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi dosen ASN.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah PP Nomor 26 Tahun 2026, yang mengatur pengadaan khusus PNS dosen dari PPPK dosen.
Baca Juga: Himbauan Pemilik KKS BNI, BRI, Mandiri, BSI, Lakukan Ini agar Bansos Lancar Cair
Regulasi tersebut resmi berlaku sejak 25 Juni 2026.
Peta pertama: PNS dosen
PNS masih menjadi bagian terbesar dari ASN pada jabatan fungsional dosen.
Baca Juga: Disidak Ombudsman, Ditjenpas Ungkap Fungsi Area Belakang Lapas Cibinong Bogor
Data BKN per 1 Januari 2026 mencatat 110.285 PNS pada jabatan fungsional dosen.
Peta kedua: PPPK dosen
Pada tanggal yang sama, BKN mencatat 5.237 PPPK pada jabatan fungsional dosen.
Keberadaan kelompok ini semakin penting setelah pemerintah menerbitkan PP 26/2026.
Baca Juga: 17 Instansi Terapkan Manajemen Talenta, Wajah Baru Karier ASN Daerah Terungkap
Peta ketiga: PPPK paruh waktu
BKN juga mencatat 272 PPPK paruh waktu pada jabatan fungsional dosen per 1 Januari 2026.
Kemudian, pemerintah menerbitkan Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur PPPK paruh waktu dan memasukkan dosen dalam cakupan jabatan nonmanajerial.
Peta keempat: karier dan kompetensi
Baca Juga: BPNT Cair Duluan 3 Bulan, Cek Status SIKS-NG, PBI JK Nonaktif dan BLT Dana Desa
Kebijakan ASN dosen tidak berhenti pada status pegawai.
Kementerian PANRB menekankan penguatan kompetensi, pengembangan talenta, pengelolaan karier, dan sistem merit.
BKN juga pada 2026 memperkuat Profiling ASN untuk mendukung pengembangan kompetensi dan perencanaan karier berbasis data.
Apa yang perlu diperhatikan dosen?
Baca Juga: Struk Bukti Cair Bansos PKH Validasi, BPNT Susulan dan PIP Per 24 September 2026
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dosen ASN sedang bergerak menuju sistem yang semakin terstruktur.
Bagi PPPK dosen, PP 26/2026 menjadi salah satu regulasi yang paling penting untuk dipantau.
Namun, dosen tetap perlu menunggu setiap ketentuan teknis yang diterbitkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Ada 600 Ribu ASN yang Ditargetkan Ikut Profiling, Apa Dampaknya bagi Karier Pegawai Pemerintah?
Informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, dokumen, maupun mekanisme pengadaan harus merujuk pada pengumuman resmi, bukan sekadar unggahan media sosial.
Pada akhirnya, arah kebijakan 2026 memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai dosen PPPK tidak lagi hanya mengenai "status kontrak", tetapi juga menyangkut kebutuhan dosen perguruan tinggi, sistem merit, kompetensi, kinerja, karier, dan kemungkinan pengadaan khusus PNS dosen.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : bkn.go.id