RADAR BOGOR - Informasi mengenai rekrutmen ASN selalu menjadi perhatian besar, termasuk bagi para dokter yang sedang mencari peluang bekerja di instansi pemerintah.
Namun, pada Januari 2026, BKN justru mengeluarkan klarifikasi mengenai informasi seleksi Kementerian Kesehatan 2026 yang beredar di media sosial.
BKN menyatakan bahwa informasi mengenai pembukaan seleksi Kemenkes 2026, termasuk daftar formasi dan besaran penghasilan yang beredar dalam unggahan tertentu, tidak benar atau hoaks.
Baca Juga: Psikologi Masuk Daftar Jurusan yang Patut Dipantau CPNS 2027? Ini Penjelasannya
BKN menjelaskan bahwa seluruh proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun PPPK, dilakukan melalui mekanisme nasional yang terintegrasi dan berada dalam pengawasan BKN.
Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pendaftaran melalui tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.
Peringatan tersebut menjadi sangat relevan bagi dokter karena informasi mengenai formasi tenaga kesehatan sering kali menarik perhatian besar.
Baca Juga: Ilmu Komunikasi Bisa Masuk CPNS 2027? Jangan Hanya Membidik Jabatan Humas
BKN menyebut proses pengadaan ASN mencakup tahapan perencanaan kebutuhan, persetujuan formasi, pengumuman resmi, pendaftaran, pelaksanaan seleksi berbasis CAT, hingga penetapan NIP.
Artinya, keberadaan unggahan media sosial yang mencantumkan nama instansi pemerintah, daftar jabatan dokter, bahkan nominal penghasilan belum otomatis berarti rekrutmen tersebut resmi.
Calon pelamar perlu melakukan verifikasi silang melalui situs resmi BKN, SSCASN, dan situs resmi instansi yang bersangkutan.
Baca Juga: Desa Wisata Cisande Sukabumi, Punya River Tubing 3 Kilometer hingga Flying Fox
Peringatan BKN juga memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam proses rekrutmen.
Informasi palsu dapat dibuat menyerupai pengumuman pemerintah sehingga calon pelamar harus lebih berhati-hati.
Bagi dokter yang sedang menunggu rekrutmen ASN, prinsip paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dan tidak memasukkan data pribadi melalui situs yang belum terverifikasi.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : bkn.go.id