RADAR BOGOR - Ketika membicarakan jurusan yang relevan dengan CPNS, sebagian calon pelamar cenderung mencari jurusan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan administrasi.
Padahal pemerintah juga membutuhkan tenaga dengan kompetensi yang sangat spesifik, termasuk kehutanan dan lingkungan.
Hal ini terlihat dari daftar jabatan fungsional pemerintah yang mencakup berbagai pekerjaan teknis di bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan.
Baca Juga: Dominasi Wanita dan Lulusan S1, Begini Persiapan Ratusan Ribu Manajer KDKMP
Dokumen resmi Kementerian PANRB mengenai jabatan fungsional mencantumkan antara lain Penyuluh Kehutanan, Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengawas Lingkungan Hidup.
Jabatan-jabatan tersebut dapat menjadi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan masing-masing jabatan.
Bidang kehutanan tidak hanya Polisi Kehutanan
Baca Juga: Fitur Sanggah dan Usul Cek Bansos, Simak 2 Penyaluran Resmi agar Tepat Sasaran
Banyak calon mahasiswa atau lulusan mengira bahwa pekerjaan lulusan Kehutanan di pemerintahan hanya berhubungan dengan penjagaan kawasan hutan.
Padahal, struktur jabatan pemerintah menunjukkan cakupan pekerjaan yang jauh lebih luas.
Ada fungsi penyuluhan kehutanan, pengendalian ekosistem, pengawasan serta berbagai pekerjaan teknis lainnya.
Baca Juga: The Assassin(s) Tembus 1 Jua Penonton Dalam 4 Hari, Kuasai Puncak Box Office Korea
Artinya, lulusan Kehutanan perlu membaca nama jabatan dan kualifikasi pendidikan, bukan hanya mencari kata "Kementerian Kehutanan".
Jurusan lingkungan juga memiliki jalur tersendiri
Isu lingkungan semakin berkaitan dengan pembangunan, tata kelola sumber daya dan pelayanan publik.
Baca Juga: Update Cek Bansos Tahap 4, Arti Status Aktif DTSEN dan Ciri Data KPM Aman
Dalam daftar jabatan fungsional pemerintah terdapat Pengendali Dampak Lingkungan dan Pengawas Lingkungan Hidup.
Karena itu, lulusan Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan dan program studi lain yang relevan patut memantau formasi teknis apabila dibuka pada periode mendatang.
Mengapa jurusan spesifik bisa menarik?
Baca Juga: Jelang Oktober 2026, TPG September Belum Cair? Cek Kendala Info GTK dan Solusinya
Kebutuhan ASN tidak selalu berdasarkan jumlah lulusan yang paling banyak.
Pemerintah harus mengisi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi.
BKN menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan ASN berkaitan dengan kesesuaian jabatan, kualifikasi dan kebutuhan organisasi.
Baca Juga: Resep Chicken Luncheon Homemade, Gurih Kenyal Tanpa Pengawet, Cocok untuk Stok Frozen
Karena itu, sebuah bidang dengan jumlah lulusan yang relatif lebih sedikit tetap dapat memiliki kebutuhan ASN apabila instansi membutuhkan kompetensi tersebut.
Bagaimana dengan CPNS 2027?
Belum ada daftar resmi yang menetapkan bahwa Polisi Kehutanan, Pengawas Lingkungan Hidup atau Pengendali Ekosistem Hutan pasti dibuka pada 2027.
Baca Juga: Bolen Bogor di Roti Roll Sentul, Ada Varian Smoked Beef hingga Brownies Pistachio
Yang sudah dapat dijadikan acuan adalah keberadaan jabatan tersebut dalam struktur jabatan ASN dan fakta bahwa sejumlah jabatan tersebut pada regulasi dapat diisi melalui CPNS.
Calon pelamar harus menunggu pengumuman formasi aktual.
BKN juga mengingatkan pelamar CPNS untuk membaca secara teliti persyaratan dan kualifikasi pendidikan yang tercantum pada formasi.
Baca Juga: Pos Bloc, Wisata Bangunan Bersejarah di Pasar Baru yang Jadi Ruang Kreatif
Karena itu, lulusan Kehutanan dan Lingkungan dapat menjadikan CPNS 2027 sebagai salah satu peluang yang dipantau sambil mempersiapkan dokumen dan kompetensi sesuai bidang masing-masing.
Bukan berarti formasinya pasti ada, tetapi secara struktur pemerintahan memang terdapat jabatan yang membutuhkan kompetensi tersebut.***
Editor : Khairunnisa RBSumber : Kemenpan RB