RADAR BOGOR – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong penguatan budaya integritas dan antikorupsi sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan.
Langkah tersebut dilakukan melalui program Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) BRI 2026 yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kolaborasi tersebut dilakukan melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.
Program ini menjadi salah satu langkah BRI untuk membangun lingkungan kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, serta akuntabilitas di berbagai lini organisasi.
Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf mengatakan, PELOPOR BRI 2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memperkuat ekosistem kerja yang berlandaskan integritas.
Menurutnya, program tersebut tidak sebatas memberikan pemahaman mengenai upaya pencegahan korupsi.
Baca Juga: Peringati World Cleanup Day, Warga Kota Bogor Diajak Kelola Sampah dari Rumah
Lebih jauh, PELOPOR BRI 2026 diharapkan dapat mencetak insan BRI yang mampu menjadi agen perubahan sekaligus memberikan contoh penerapan integritas di unit kerja masing-masing sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
"PAKSI BRI dipilih dari berbagai lini di lingkungan BRI, mencakup jajaran audit, legal & compliance, manajemen risiko, serta perwakilan dari fungsi bisnis dan operasional yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia," ujar Mahdi.
Rangkaian PELOPOR BRI 2026 diawali dengan proses pembelajaran secara daring pada 11 September 2026.
Kegiatan kemudian dilanjutkan melalui pembelajaran tatap muka pada 14 hingga 19 September 2026 yang berlangsung di BRI Corporate University, Regional Campus Bandung, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Sebanyak 41 peserta yang berasal dari sejumlah fungsi strategis BRI mengikuti program tersebut.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait pencegahan korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga penguatan nilai-nilai integritas yang berkaitan dengan aktivitas serta proses bisnis perusahaan.
Mahdi menjelaskan, penguatan tata kelola di BRI tidak dapat hanya mengandalkan sistem, kebijakan, maupun mekanisme pengawasan yang telah dibangun.
Menurutnya, keberhasilan penerapan tata kelola juga sangat bergantung pada budaya organisasi dan perilaku setiap insan yang menjalankan proses tersebut.
Integritas merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan sekaligus keberlanjutan perusahaan.
"Karena itu, BRI terus memperkuat budaya antikorupsi agar tidak hanya berhenti pada sistem dan kebijakan, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam perilaku dan pengambilan keputusan setiap insan BRI," katanya.
Baca Juga: 5 Mitos Mobil yang Masih Dipercaya, Ternyata Bisa Bikin Mesin Cepat Rusak
Melalui PELOPOR, BRI juga ingin memperluas peran agen perubahan atau PAKSI yang dapat menjadi teladan sekaligus mendorong terbentuknya budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing.
Kolaborasi BRI dan KPK Bukan Kali Pertama
Kerja sama BRI dengan KPK dalam bidang pendidikan antikorupsi bukan merupakan kegiatan perdana.
Program serupa sebelumnya telah dilaksanakan pada 2024 melalui pelatihan calon Penyuluh Antikorupsi.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sekaligus memperkuat barisan Penyuluh Antikorupsi di lingkungan BRI.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin mengatakan, efektivitas sistem pencegahan korupsi sangat ditentukan oleh integritas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut.
Karena itu, menurutnya, integritas harus terus dipelihara dan diperkuat. Upaya tersebut membutuhkan komitmen dari setiap individu sekaligus dukungan lingkungan kerja yang mendorong penerapan perilaku antikorupsi.
Sebagai institusi yang memiliki jaringan luas dan ekosistem bisnis kompleks, penguatan budaya integritas menjadi salah satu aspek penting bagi BRI dalam menjaga kualitas tata kelola perusahaan.
Pendidikan antikorupsi karena itu tidak hanya diarahkan untuk menambah pengetahuan peserta.
Program tersebut juga membekali peserta agar mampu mengenali potensi risiko serta menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kerja.
Peserta PELOPOR BRI 2026 Akan Ikuti Asesmen Sertifikasi
Rangkaian PELOPOR BRI 2026 tidak berakhir setelah seluruh proses pendidikan selesai.
Baca Juga: Mobil Terbakar di Jalan Raya Jakarta-Bogor Cibinong, Diduga Ini Penyebabnya
Para peserta selanjutnya akan menjalani asesmen sertifikasi Penyuluh Antikorupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain mengikuti asesmen, peserta juga akan menjalankan rencana aksi yang telah disusun selama mengikuti program pendidikan.
Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan proses uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi yang berlaku. Proses tersebut berbeda dengan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan.
Dengan demikian, pendidikan dalam PELOPOR menjadi salah satu tahapan untuk mempersiapkan calon penyuluh agar memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan perannya sebagai PAKSI.
Lebih dari sekadar mendapatkan sertifikasi, para calon Penyuluh Antikorupsi diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan di lingkungan kerja masing-masing.
Mereka juga diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, serta menunjukkan keteladanan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
Baca Juga: Hyundai Stargazer X Jadi LSUV Termahal, Segini Harga dan Keunggulannya untuk Perjalanan Jauh
"Kami berharap para peserta nantinya tidak hanya memiliki kompetensi sebagai Penyuluh Antikorupsi, tetapi juga mampu membawa semangat integritas ke unit kerja masing-masing," kata Mahdi.
"Dengan semakin banyak insan BRI yang mengambil peran sebagai PAKSI, budaya antikorupsi dapat semakin kuat dan menjadi bagian yang melekat dalam setiap proses bisnis BRI," pungkas Mahdi. (***)
Editor : Yosep Awaludin