RADAR BOGOR, Jalur zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor terus mendapat sorotan.
Dalam 2 tahun terakhir, jalur zonasi PPDB di Kota Bogor terus menimbulkan polemik, terlebih pada jenjang SMA.
Celah kecurangan PPDB dari segi regulasi yang tak diantisipasi maksimal menimbulkan gelombang protes mengalir di masyarakat.
Sejumlah oknum orang tua melakukan kelicikan dengan melakukan praktek pindah Kartu Keluarga agar dapat lolos ke sekolah tujuan.
Pengemat Pendidikan Bogor, Endin Mujahidin berpendapat jalur zonasi memang dinilai bukan sebagai visi pendidikan yang baik.
Sebab, sistem ini justru dipandang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Terutama bagi masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah ke atas.
"Saya tidak setuju dengan sistem zonasi karena mrnjadi penjajahan orang kaya terhadap orang miskin. Sekolah yang sekarang disubsidi pemerintah adalah sekolah-sekolah negeri yang lokasinya di pusat kota dan diisi oleh warga yang mampu," ujarnya.
Sistem PPDB zonasi, menurut dia tidak akan berperan terhadap pemutusan rantai kemiskinan di masyarakat.
Karena pada akhirnya warga yang tidak mampu, tak berkesempatan mendapat pendidikan yang baik karena tersisih dengan oknum yang menghalalkan segala cara.
"Harus diperbaiki visi pendidikannya. Semestinya kalau mau memutus mata rantai kemiskinannya yang harus diwadahi adalah kuota afirmasi bagi warga miskin. Namun bukan cuma bersyaratkan Surat Keterangan Ekonomi Tumidak Mampu saja tapi juga harus berprestasi," terangnya.
Dengan cara itu Endin menilai warga yang membutuhkan dan memiliki potensi bisa memiliki kesempatan untuk berubah dan akhirnya memutus rantai kemiskinan.(fat)
Editor : Alpin.