RADAR BOGOR - Sebanyak 195 aparat desa se Kabupaten Bogor mengikuti salah satu program hasil kolaborasi antara IPB University dengan Pemkab Bogor.
Adapun untuk nama program hasil kolaborasi tersebut, yakni Sekolah Pemerintah Desa (SPD) yang memang diperuntukan untuk aparat desa, se-Kabupaten Bogor.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Bogor, Sofyan Sjaf menuturkan, nantinya materi-materi yang disampaikan bakal berfokus pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa.
Adapun untuk beberapa materinya terbagi menjadi dua kategori, yakni materi umum dan materi peminatan.
Untuk materi umum, diantaranya Tata Kelola Pemerintah, Tranformasi Desa, Kesejahteraan Keluarga dan Ketahanan Pangan, serta Komunikasi Pembangunan Desa.
Sementara untuk materi peminatannya, itu ada dua yakni, Riset dan Inovasi Sosial, serta Geo Spesial Desa.
“Jadi memang tetap ada kurikulumnya, mereka masuk setiap jumat pagi, sampe sore kemudian besok sabtu sampe setengah hari, dan itu akan terus berlangsung selama 3 bulan,” ungkap Sofyan Sjah.
Setelah 3 bulan menjalani materi, 195 peserta ini, kata Sofyan Sjah, bakal turun kelapangan, sebab ada materi yang harus di implementasikan dalam bentuk tugas akhir, yang kemudian harus dibuat dalam bentuk laporan.
“Nah laporannya itu juga di ujikan, jadi mereka juga ada komitmen pembelajaran,” ungkap Sofyan Sjah pada Radar Bogor, Selasa (3/8/2024).
Keberadaan program Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) ini, diberi apresiasi langsung oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) Republik Indonesia, Akmal Malik.
Akmal Malik menyebut, permasalahan birokrasi di Indonesia saat ini, adalah tidak adanya target yang terukur antara desa,pemerintah kabupaten, dengan provinsi.
“Jadi yang menjadi sekolah ini penting, karena nanti bakal dipelajari desa berdaulat, ketika mereka bisa berdaulat maka mereka akan mengkonter kebijakan kebijakan pusat yang tidak relevan dengan kondisi lingkungannya,” jelas Akmal Malik.
Akmal Malik juga mengungkapkan bahwa banyak kebijakan-kebijakan pusat yang tidak sinkronik dan kompatebel dengan kepentingan masyarakat desa sehingga terjadilah in evisiensi.
Oleh karenanya, lanjut Akmal Malik, Ia berharap semoga program SPD yang digagas oleh Pemkab Bogor dengan IPB University ini bisa di contoh oleh wilayah wilayah lain.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga