RADAR BOGOR - Dewan Pendidikan (Wandik) Kota Bogor angkat suara soal jumlah SD di Kota Hujan yang masuk dalam 10 besar paling sedikit di Jawa Barat (Jabar).
Kota Bogor sendiri berada pada urutan ke 6 dari 10 wilayah dengan jumlah SD paling sedikit di Jabar.
Menyikapi informasi tersebut, Dewan Pendidikan Kota Bogor Deddy Karyadi mengutarakan, seharusnya dilihat terlebih dahulu ketersediaan jumlah SD dengan kebutuhan siswa yang ada.
Deddy menegaskan, justru permasalahan yang terjadi di SD itu masalah pemetaan.
Karena ada beberapa sekolah dalam satu pager.
“Misalnya SD Pengadilan, dalam satu pager itu ada tiga sekolah dengan tiga kepala sekolah yang berbeda,” ungkap Deddy.
Oleh sebab itu, Dewan Pendidikan Kota Bogor itu menyarankan, bagi sekolah yang sudah sedikit siswanya agar dimargerkan.
Dengan begitu, Deddy menyebut, jumlah siswa yang ada di tiap sekolah, akan lebih ideal dan lebih mudah dalam manajemennya.
Tentu, kata Deddy hal itu bakal berpengaruh pada kualitas mutu pendidikan.
Sehingga, lanjut Deddy, bangunan SD yang telah dimargerkan itu bisa dialih fungsikan untuk bangunan SMP.
Karena Deddy menilai justru bangunan SMP-lah yang masih kekurangan.
“Kalau dari wandik sendiri tolong difikirin gape antara jumlah SD dengan jumlah SMP Negeri, dan gape jumlah lulusan SD dengan ketersediaan jumlah SMP Negeri,” ujar Deddy pada Radar Bogor, Senin (23/9/2024).
Deddy berharap, Dinas Pendidikan dapat melakukan pemetaan tersebut.
Karena dengan menggunakan skema tersebut, dapat lebih menghemat biaya, dan hemat waktu dalam menyediakan gedung SMP.
Deddy juga menyebut, untuk membuka sekolah, bukan berarti harus membangun gedung.
Akan tetapi menurutnya memanfaatkan aset yang semula tidak bermanfaat.
“Contohnya tadi jumlah murid SD yang sedikit itu digabungkan dengan sekolah terdekat sehingga pemerintah kota bisa membuka smp negri tanpa harus membangun SMP negri,” pungkas Deddy.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga